Kalbar Siap, Asal Ada Kompensasi

Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menjaga hutannya, asal ada kompensasi dari negara-negara industri atau penghasil karbon, terutama untuk masyarakat yang hidup sekitar hutan, demikian Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Cornelius Kimha di Pontianak, Sabtu.

"Di satu sisi kita harus menjaga agar hutan tidak ditebang, sementara di sisi lain masyarakat sekitar hutan juga harus dimakmurkan," katanya.

Cornelius berharap, negara-negara industri berperan menjadi donatur bagi rahabilitasi dua juta hektare hutan kritis yang ada di provinsi itu.

"Jangan mereka hanya bisa mendikte Kalbar harus menjaga hutan, tetapi tidak memberikan modal kepada kami untuk merehabilitasi hutan kritis tersebut," katanya.

Kimha mengatakan, dari 14 kabupaten dan kota di provinsi itu hanya dua kabupaten yang mendapat bantuan program Gerhan (Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan), yaitu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp900 juta dan Sekadau Rp1,2 miliar.

Sebelumnya, Gubernur Cornelis menengarai negara industri penghasil carbon "cuci tangan" terhadap perubahan iklim, dan menuduh provinsi yang dipimpinnya perusak hutan karena mengambil tanah adat masyarakat Dayak untuk perluasan perkebunan sawit, pertambangan serta dan hutan tanaman industri (HTI).

"Negara industri komplain dengan kebijakan itu karena dinilai berdampak pada perubahan iklim," kata Cornelis.

Cornelis menjelaskan, baru-baru ini dia diundang Gubernur California Arnold Alois Schwarzenegger untuk menjelaskan kondisi hutan Kalbar akibat perluasan perkebunan, kebakaran dan lain-lain.

Selain itu, dia akan menghadiri pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, dimana dia akan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi pemanasan global. Gubernur Kalbar berangkat bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dishut Kalbar, hutan yang benar-benar kritis di provinsi ini sekitar 1,05 juta hektare dari total 14,6juta hektare.

Sementara potensi lahan kritis di provinsi itu seluas 6,05 juta hektare, yang terdiri lahan agak kritis 5,6 juta hektare dan lahan benar-benar kritis 1,05 juta hektare.

Dari data Pusat Info Kehutanan Departemen Kehutanan, Gerhan tahun 2003 di targetkan 300 ribu hektare dengan capaian 68,67 persen, 2004 seluas 500 ribu hektare dengan capaian 61,31 persen, 2005 seluas 600 ribu hektare dengan capaian 63,85 persen, 2006 seluas 700 ribu hektare capaian 68,87 persen, dan tahun 2007 seluas 900 ribu hektare dengan capaian hampir 100 persen, yang tersebar di 15 provinsi, 145 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan Gerhan di tahun 2009 seluas 5 juta hektare. (*)