Komite Penanganan COVID-19 libatkan TNI AD tanggulangi pandemi

Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan juga ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melibatkan TNI AD dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19.

"Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat," ujar Ketua Pelaksana KPCPEN, yang juga Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana KPCPEN diharapkan memperkuat struktur sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang berada dalam satu komando itu semakin cepat, tepat, dan efisien dikerjakan dan dituntaskan dalam waktu yang bersamaan.

Erick mengatakan melibatkan TNI AD yang memiliki struktur organisasi hingga ke seluruh pelosok negeri merupakan upaya maksimal agar masyarakat Indonesia mengerti pentingnya menjaga kesinambungan antara pemulihan kesehatan dengan kebangkitan ekonomi.

"Fokus kami di Komite sudah jelas, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terkait upaya pemulihan kesehatan, maka kami harus benar-benar turun ke bawah dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat agar bersama dan saling bahu membahu memerangi pandemi ini hingga tuntas," kata Erick.

Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan kesiapan menjadi bagian dari KPCPEN yang punya misi mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional secara tepat.

"Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan juga ekonomi nasional. Kami akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Komite COVID-19 upayakan atasi kelemahan data penyaluran bantuan
Baca juga: Presiden minta Komite COVID-19 beri perhatian prioritas 8 provinsi