Satgas PEN yakin program bansos dapat serap anggaran sesuai target

Kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) meyakini sejumlah program bantuan sosial yang dibuatkan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dapat menyerap anggaran sesuai target hingga akhir 2020.

Sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang sudah dijalankan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai dan non-tunai di Jabodetabek dan non-Jabodetabek serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua," kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Ada beberapa program besar yang kita fokuskan. Program Keluarga Harapan dengan pagu anggaran Rp37,4 triliun; kartu Sembako senilai Rp43,6 triliun; program bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek senilai Rp39,2 triliun dan BLT Dana Desa sebear Rp31,8 triliun.

"Untuk PKH diberikan kepada 10 juta keluarga paling miskin atau 40 juta orang. Pagu anggarannya Rp37,4 triliun. Sampai bulan Agustus ini yang sudah disalurkan adalah Rp27 triliun atau 72 persen dari pagu anggaran," tambah Budi.

Budi menilai PKH sudah berjalan lama dan para pelaksana sudah tahu cara pelaksanaan PKH tersebut.

"Penerima juga jelas, sifatnya tunai ke rakyat sehingga kami tidak melihat ada masalah apapun sampai akhir tahun kita bisa memenuhi mencapai pagu anggaran yang Rp37,4 triliun," ungkap Budi.

Program keluarga adalah kartu sembako dengan pagu anggarannya Rp43,6 triliun yang diberikan kepada 20 juta keluarga atau sekitar 80 juta orang termiskin di Indonesia.

"Ini untuk penduduk Indonesia yang paling bawah dan sampai Agustus ini realisasi penyerapannya sudah Rp26 triliun atau sekitar 60 persen dari pagu anggaran. Program ini sudah berjalan cukup lama, mekanismenya sudah jelas," tambah Budi.

Pelaksana kartu sembako yaitu Kementerian Sosial, menurut Budi, sudah lancar menjalankannya.

"Ini tidak masalah dan kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua," ungkap Budi.

Program ketiga, program yaitu bansos tunai dan non-tunai khusus didesain untuk daerah yang terkena COVID, yakni di Jabodetabek dan non-Jabodetabek.

"Pagu anggarannya Rp39,2 triliun. Sampai saat ini penyalurannya sudah Rp19 triliun atau 49 persen mengarah kepada 10,9 juta keluarga termiskin atau 40 juta rakyat di sekitar Jabodetabek. Sekali lagi karena program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada bekerja sama dengan Kemensos, kami cukup yakin sampai akhir tahun kita bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada," jelas Budi.

Program keempat adalah BLT Dana Desa dengan pagu anggaran Rp31,8 triliun dengan realisasi masih di bawah target yaitu 27 persen untuk 8 juta keluarga.

"Jadi saat ini baru bisa mencapai Rp9 triliun penyalurannya. Kami diskusi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan untuk melihat bahwa ada peluang agar program ini bisa ditambah dengan program yang mirip agar penyerapan bisa kami kejar tapi kami kembali lagi kami memonitor bukan hanya yang penyerapannya baik, tapi juga penyerapan masih belum sesuai target," ungkap Budi.

Selain empat program bansos, satu program lain yang diyakini akan sesuai target adalah program padat karya dengan anggaran Rp18,4 triliun.

"Kami melihat bahwa penyerapan cukup baik 45,7 persen dan menyerap 3 juta pekerja dan memang yang paling banyak dilakukan oleh Kementerian PUPR dan kami mengamati Kementerian PUPR sedang terus melakukan program padat karya yang bisa menyerap anggaran ini dan jumlah pekerjanya. Sehingga kami yakin program padat karya bisa mengejar Rp18,4 triliun," ungkap Budi .

Enam area
Dalam konferensi pers tersebut, Budi menjelaskan enam area yang ditangani Satgas PEN yaitu pertama Kesehatan dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 baru mencapai 7,83 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun.

Kedua, insentif usaha dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 baru mencapai 13,43 persen dari pagu Rp120,6 triliun.

Ketiga, perlindungan sosial dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 mencapai 41,94 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Bidang perlindungan sosial terdiri atas Kartu Sembako (Rp43,6 triliun); Program Keluarga Harapan (Rp37,4 tirliun); bantuan sosial Jabodetabek dan tidak memiliki pekerjaan (Rp39,2 triliun); BLT Dana Desa (Rp31,8 triliun); logistik/pangan/sembako (Rp25 triliun); Kartu Pra Kerja (Rp20 triliun); diskon listrik (Rp6,9 triliun)

Keempat, UMKM dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 mencapai 26,3 persen dari pagu anggaran Rp123,47 triliun). Program UMKM terdiri atas penempatan dana (Rp78,78 triliun); subsidi bunga (Rp35,28 triliun); belanja IJP (Rp5 triliun); PPh final UMKM DTP (Rp2,4 triliun); penjaminan modal kerja (Rp1 triliun); pembiayaan investasi koperasi (Rp1 triliun)

Kelima, pembiayaan untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemda dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 baru mencapai 7,9 persen dari pagu anggaran Rp106,1 triliun). Program-programnya yaitu padat karya (Rp18,44 triliun); fasilitas pinjaman daerah (Rp10 triliun), cadangan DAK fisik (Rp8,7 triliun); DID Pemulihan ekonomi (Rp5 triliun); pariwisata (Rp3,8 triliun); insentif perumahan (Rp1,3 triliun); cadangan perluasan (Rp58,87 triliun).

Keenam, pembiayaan dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 0 persen dari pagu Rp53,57 triliun) yaitu terdiri atas talangan modal kerja (Rp29,65 triliun); Penyertaan Modal Negara (Rp20,5 triliun); penempatan dana padat karya (Rp3,42 triliun).