Bandung (ANTARA News) - Penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai yang diusulkan delegasi Iran lolos menjadi salah satu butir Deklarasi Bandung yang diumumkan pada akhir sidang pleno keempat Asian Parliamentary Assembly (APA) di Bandung, Kamis.
Deklarasi itu menyebutkan, adalah hak setiap negara untuk hidup damai dan sejahtera melalui penggunaan teknologi tinggi, termasuk hak mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai dan energi terbarukan.
Pada Rapat Komite Politik sehari sebelumnya, muncul perdebatan sengit dari berbagai delegasi parlemen. Delegasi Cina meminta seluruh peserta mempertimbangkan rekomendasi dari badan energi atom dunia (IAEA) yang menghendaki Iran menghentikan pengayaan uraniumnya.
Namun parlemen Palestina memberikan dukungan penuh kepada proposal yang diajukan parlemen Iran itu. "Kita mendukung usulan proporsal dari Iran," ujar salah seorang delegasi Palestina.
Sementara Parlemen Korut menilai usulan Iran itu tidak ditujukan untuk menciptakan senjata penghancur massal manusia karena melalui pengembangan energi nuklir akan meningkatkan posisi tawar suatu negaa di mata negara lainnya.
Deklarasi Bandung terdiri dari 15 butir kesepakatan yang telah ditandatangani oleh segenap delegasi parlemen anggota APA.
Sebelumnya draft deklarasi Bandung hanya terdiri dari 11 butir kesepakatan, namun karena sejumlah delegasi seperti Bahrain, Iran dan Syria, menambahnya menjadi 15 butir deklarasi.
Selain masalah nuklir untuk tujuan damai, Deklarasi Bandung juga menekankan penguatan demokrasi di kawasan Asia demi tercapainya kesejahteraan, perdamaian dan keadilan regional.
APA juga mendesak pemerintahan negara-negara Asia untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, demokrasi, perdamaian, keadilan dan stabilitas Asia.
Terkait KTT perubahan iklim di Kopenhagen, Deklarasi Bandung menekankan perlu kesepakatan baru guna menindaklanjuti sejumlah kesepakatan internasional lainnya, seperti Protokl Kyoto dan Bali Roadmap.
Deklarasi Bandung menekankan pula seruan kepda para anggotanya untuk lebih mempromosikan partisipasi aktif kaum perempuan Asia dalam politik dan proses pengambilan berbagai keputusan legislasi dan kebijakan lainnya.
Terkait korupsi, APA memandangnya sebagai suatu persoalan yang serius, baik pada tingkat nasional masing-masing negara anggota maupun level internasional.
Deklarasi Bandung mendesak para parlemen anggota APA menunjukkan komitmen kontrolnya bagi pencegahan praktek tercela itu, sebagaimana yang pernah dirumuskan melalui resolusi APA tentang pemberantasan korupsi di Asia pada tahun 2008 lalu.
Penanganan korupsi itu juga merujuk pada pernyataan Presiden APA pada peringatan hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2009.
Presiden APA Marzuki Alie menegaskan bahwa beberapa unsur penting yang harus dilakukan dalam upaya memerangi korupsi itu adalah ditegakkannya prinsip-prinsip mendasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kesamaan hak. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
