"Kita harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Jangan sampai yang satu tumbuh terlalu jauh melampaui yang lain karena akan menimbulkan ketidakpuasan dan instabilitas," kata Presiden di Nusa Dua, Bali, Kamis, ketika membuka Forum Demokrasi Bali (Bali Democratic Forum).
Acara pembukaan pertemuan dua hari itu juga dihadiri Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, serta Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.
Yudhoyono mengatakan, pembangunan ekonomi dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun dua konsep itu saling berkait.
"Pembangunan tanpa demokrasi akan timpang dan sebaliknya demokrasi tanpa pembangunan akan hampa," kata Kepala Negara dalam forum pertemuan yang dihadiri utusan dari 36 negara itu.
Presiden Yudhoyono mengatakan pula, pembangunan demokrasi dan ekonomi menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan pejabat pemerintahan.
"Setiap pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat harus mau bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat melalui wahana demokrasi dan pembangunan," katanya.
Karena itu, lanjutnya, tugas para pemimpin, baik di pemintahan maupun parlemen, adalah mencari cara-cara yang terbaik untuk menangkap atau mengetahui aspirasi serta harapan rakyat.
Ketika berbicara tentang Forum Demokrasi Bali, Presiden Yudhoyono menegaskan, wadah diskusi itu tidak dirancang untuk memperdebatkan sistem demokrasi mana yang terbaik, ataupun untuk menentukan definisi yang baku mengenai demokrasi.
"Kita tahu tidak ada demokrasi yang sempurna. Demokrasi di manapun juga dan apapun coraknya merupakan proses yang terus berkembang secara dinamis serta tidak akan pernah selesai. Forum ini dibentuk antara lain untuk saling belajar dari pegamalan msing-masing negara peserta dalam menjalankan demokratisasi," katanya.
Kepala negara juga menyinggung tentang krisis keuangan global yang terjadi saat ini, termasuk yang menimpa Indonesia.
"Dalam kaitan ini saya melihat adanya hikmah dan pelajaran penting dari krisis finansial global ini, karena krisis itu memaksa dunia internasional untuk melakukan restrukturisasi ekonomi yang lebih demokrastis," kata Kepala Negara.
Khusus mengenai Indonesia, kepada para tamunya, Yudhoyono menjelaskan strategi pembangunan ekonomi yang diterapkannya sejak lima tahun lalu.
"Saya menegaskan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pertumbuhan yang disertai pemerataannya. Strategi ini memiliki tiga jalur yaitu pembangunan ekonomi `pro growth`, `pro job`, dan `pro poor`," katanya.
Presiden yakin bahwa strategi untuk pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan sangat sesuai dengan Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan.
Seusai membuka pertemuan itu, Presiden Yudhoyono meminta Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama untuk menyampaikan sambutannya, karena mereka berdua adalah ketua bersama pertemuan dua hari itu.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
