Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut karena pembukaan sekolah tentunya akan berisiko menjadi kluster penyebaran COVID-19, sebab angka COVID-19 di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan.
"Pemerintah pusat mengawasi pemda yang berencana membuka sekolah dengan sistem tatap muka, namun terlebih dahulu memastikan daerah masing-masing sudah dapat mengendalikan wabah dan tidak ada lagi kasus penularan baru COVID-19," katanya.
Baca juga: KPAI: Rencana buka sekolah di zona nonhijau bahayakan kesehatan siswa
Baca juga: Kemendikbud bahas kemungkinan sekolah di zona nonhijau kembali dibuka
Baca juga: Kasus COVID-19 Riau melonjak di tengah rencana pembukaan sekolah
Bamsoet mengatakan pandemi di daerah bisa dikatakan sudah dapat dikendalikan jika didukung dengan data valid kasus COVID-19 dari pemerintah daerah setempat. Data tersebut harus menunjukkan bahwa angka kasus COVID sudah benar-benar terkendali.
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk dapat menghentikan sistem pembelajaran tatap muka apabila ternyata sekolah tersebut tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.
"Yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah," kata dia lagi.
Pemerintah daerah yang melakukan simulasi pembelajaran tatap muka juga harus memastikan mereka telah melengkapi mekanisme dan tata cara penerapan protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka.
"Mendorong pemerintah berkomitmen tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan di sektor pendidikan, khususnya kepada anak-anak," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
