Menkop UKM minta Pemda DIY bantu penyaluran bansos produktif

Kami berharap betul dukungan dari pemerintah daerah termasuk dari DIY untuk mendata pedagang-pedagang asongan, kaki lima yang tidak terdaftar misalnya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) produktif dengan mendata pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya para pedagang kaki lima dan asongan.

"Kami berharap betul dukungan dari pemerintah daerah termasuk dari DIY untuk mendata pedagang-pedagang asongan, kaki lima yang tidak terdaftar misalnya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.

Menurut Teten, bantuan pendataan itu diperlukan agar seluruh UMKM di DIY bisa terjangkau bansos, sementara masih banyak pedagang di pasar tradisional maupun asongan yang belum berbadan hukum dan belum terdata.

"Karena yang sudah terdaftar di situ (BKPM) pasti sudah berbadan hukum. Kita tahu ada banyak saudara-saudara kita seperti bakul pasar, apa kuli di pasar, kuli angkut , pedagang kaki lima, asongan itu belum terdaftar. Nah ini kami butuh dukungan mudah-mudahan bisa ter-cover semua," kata Teten.

Kementerian Koperasi dan UMKM akan meluncurkan bantuan sosial produktif berupa modal hibah kerja, sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini belum bankable. Dana sebesar Rp28,8 triliun telah disiapkan dan akan diluncurkan pertengahan Agustus 2020.

Untuk Pulau Jawa, Teten menargetkan dapat menyalurkan bantuan itu minimal menjangkau 20.000 UMKM.

Ia mengatakan seluruh sektor usaha terdampak COVID-19 mulai pembiayaan, produksi, hingga pemasaran. Di Yogyakarta, ia mencontohkan, penurunan omzet dialami pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta mencapai 70 hingga 80 persen.

Oleh sebab itu, Menteri Teten berharap program bantuan itu mampu membangkitkan lagi pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM yang lesu karena pandemi COVID-19.

Apalagi, UMKM menurut Teten adalah kunci pemulihan ekonomi nasional karena 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM.

"Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul memulihkan ekonomi UMKM. Paling tidak UMKM saat ini bisa mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan hingga saat ini jajarannya masih melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM.

Ia mengatakan belum bisa memastikan berapa pelaku usaha yang layak diajukan mendapat bansos Rp2,4 juta itu.

"Harapan saya bisa mendata yang Rp2,4 juta tadi seperti Kasongan (sentra industri gerabah di Bantul) yang terdaftar," kata dia.