"Banyak sekali alokasi anggaran kesehatan yang kurang tepat sasaran sementara anggarannya relatif kecil hanya 2,3 persen," katanya dalam kunjungan kerja di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu.
Ia menunjukkan contoh, alokasi dana stimulus sebesar Rp3,3 triliun kurang tepat sasaran dan terkesan sebagai pemborosan.
"Satu item saja yaitu untuk flu burung dialokasikan dana sebesar Rp493 miliar, ini jelas tidak benar sehingga wajar dikatakan alokasi dana kesehatan kurang tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, sektor kesehatan awalnya berorientasi sosial namun akibat pengaruh globalisasi sudah bergeser ke arah komersial.
"Karena sektor kesehatan sudah kental dengan aspek komersial, banyak muncul penyakit "jadi-jadian" seperti flu burung yang sebenarnya dari awal saya katakan tidak ada flu burung yang menghabiskan banyak anggaran," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan sudah jelas diatur dalam undang-undang dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapat hidup sehat dan kesehatan adalah hak rakyat.
"Jadi, kesehatan bukan hanya untuk orang miskin karena patokan orang miskin tidak jelas," ujarnya.
Karena itu, sudah terbit undang-undang tentang kewajiban pihak rumah sakit melayani pasien tanpa harus membayar di muka.
"Selama ini pelayanan di rumah sakit harus bayar dimuka atau ada orang yang menjamin baru mendapatkan pelayanan medis. Namun ke depan pihak rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien dan ada sanksinya jika ada pasien meninggal akibat tidak dilayani dengan baiik," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
