Riau butuhkan strategi ibarat lari maraton tangani pandemi COVID-19

Karena kita tidak mungkin stop penyebaran pandemi ini, tidak mungkin. Kita persiapan diri untuk (lari) maraton, jangan "sprint" (lari cepat). Kalau"'sprint", tenaga habis di tengah jalan bisa bahaya

Pekanbaru (ANTARA) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Riau menyatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan penanganan pandemi COVID-19 dengan strategi ibarat pelari maraton, mengingat belum bisa dipastikan kapan berakhir, sedangkan penyebarannya terjadi super cepat, dan di provinsi itu mengalami tren lonjakan kasus baru.

"Karena kita tidak mungkin stop penyebaran pandemi ini, tidak mungkin. Kita persiapan diri untuk (lari) maraton, jangan 'sprint' (lari cepat). Kalau 'sprint', tenaga habis di tengah jalan bisa bahaya," kata Juru Bicara GTPP COVID-19 Provinsi Riau dr Indra Yovi, Sp.P(K). dalam pernyataan di Pekanbaru, Kamis.

Ia menjelaskan, secara nasional terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan itu juga terjadi di Riau yang kini total kasus terkonfirmasi positif mencapai 592.

Sedangkan untuk jumlah pasien sembuh kini ada 360 orang, 13 telah meninggal dan sisanya masih butuh perawatan medis.

Ia mengatakan Pemprov Riau yang harus didukung seluruh pemerintah kabupaten dan kota, perlu menerapkan strategi yang tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan.

Peningkatan kasus sekarang ini, kata dia, juga dipengaruhi makin rendahnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

Menurut dia, tanpa adanya intervensi yang tegas dari pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan, Riau pada pertengahan September 2020 diperkirakan akan mengalami penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 100 dalam sehari.

"Saya prediksi, September pertengahan bisa 100 (pasien) per hari. Itu mungkin tidak terjadi kalau kita berubah, kebijakan yang berbeda, kedisplinan yang berbeda. Kalau kita begini-begini saja, ya siap-siap saja," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang penerapan protokol kesehatan yang isinya tegas mengatur sanksi bagi yang tidak menerapkannya.

Kemudian, semua rumah sakit umum daerah (RSUD) perlu menambah kapasitas ruang isolasi untuk pasien COVID-19, dan menyiapkan lokasi isolasi selain rumah sakit untuk pasien kategori orang tanpa gejala (OTG).

"Apa yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan persiapan kita pada bulan Maret. Sekarang yang kita perlu lakukan untuk antisipasi bulan September, Oktober, November sampai akhir tahun," katanya.

Di Riau kini ada 48 RS rujukan COVID-19, namun itu termasuk rs swasta. Ruang isolasi yang tersedia bisa untuk 700 pasien, dan sudah terisi 200 lebih. Kapasitas ruang isolasi apabila menerapkan strategi baru, bisa ditingkatkan jadi 1.000 pasien.

"Karena kita tahu pemerintah tidak ada kata-kata lockdown (karantina), ekonomi tetap jalan, aktivitas masyarakat tetap jalan. Artinya, risiko penularan makin besar kalau protokol kesehatan tak dilakukan dengan baik," demikian Indra Yovi.