RI Targetkan REDD Jadi Keputusan COP ke-15

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menargetkan agar skema Pengurangan Emisi dari Penggundulan dan Perusakan Hutan (REDD) menjadi salah satu keputusan KTT ke-15 Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen Denmark.

"Dengan didukung oleh semua negara peserta konferensi, kita ingin agar REDD masuk dalam salah satu keputusan COP. Karena REDD sangat menguntungkan negara berkembang," kata Ketua Delegasi RI (Delri) , Rachmat Witoelar di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-15 Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Rabu.

Dia mengatakan mayoritas negara-negara Kelompok 77, terutama negara-negara yang mempunyai hutan, sepakat untuk membawa agenda REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) menjadi keputusan di KTT tersebut.

Indonesia sendiri sebagai negara yang berkepentingan besar terhadap pelaksanaan REDD, ditunjuk sebagai fokal point dari kelompok 77 dalam konferensi di Kopenhagen.

Mengutip Panel antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), Rachmat mengatakan, skema REDD merupakan cara yang paling efektif dan murah bagi negara-negara industri yang akan mengurangi emisi karbon kepada negara berkembang.

Untuk satu giga ton karbondioksida ekuivalen (CO2-e), hanya dibutuhkan 5-5 Euro.

Akan tetapi Indonesia tidak akan membawa angka potensi luas hutan dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan REDD di Indonesia.

Ketua Negosiator Delri untuk LULUCF (Land use, land-use change and forestry) dan REDD, Nur Masripatin mengatakan Delri hanya akan membawa mengenai metodologi pengukuran REDD, sistem pengawasan pelaporan dan verifikasi (MRV/Monitoring-Reporting-Verification), serta skema pembiayaan REDD di Indonesia.

Selain itu, Delri juga akan mempresentasikan hasil penerapan REDD di lokasi uji (demonstration site) yang berjumlah lima lokasi yaitu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sedangkan Ketua Tim Perubahan Iklim Departemen Kehutanan Delri, Wandojo Siswanto mengatakan Indonesia membuka diri terhadap dua sistem sumber pembiayaan pelaksanaan REDD yaitu dari negara (public fund) maupun dari sektor swasta atau pasar karbon.

Indonesia sendiri menyatakan siap untuk memulai penerapan REDD pada 2012. Agenda mengenai REDD sendiri mulai dimasukkan pada KTT ke-13 di Bali untuk dibahas, dengan hasilnya pada BAP (Bali Action Plan) menyebutkan bahwa agenda REDD harus menjadi salah satu keputusan pada KTT ke-15 di Kopenhagen. (*)