Hari Nusantara, Bangkitkan Paradigma Kelautan

Jakarta, 9/12 (ANTARA) - Adanya kecenderungan semakin membesarnya peran ekonomi kelautan (marine economy) dalam pembangunan nasional maka diperlukan sebuah agenda besar kebijakan bidang kelautan untuk membangun pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan bercirikan nusantara. Posisi Indonesia yang diapit dua benua dan dua lautan menjadikan posisi Indonesia sangat strategis baik dari segi geopolitik maupun geoekonomi. Wilayah laut Indonesia mencapai 75,3% dari total luas wilayah Indonesia dengan potensi laut yang belum digali secara optimal, serta dilintasi kapal niaga dari berbagai penjuru dunia. Adalah tepat, apabila sudah saatnya kita harus berpaling ke laut karena masa depan kita berada di laut. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad yang juga Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia pada puncak peringatan Hari Nusantara di Centerpoint of Indonesia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (9/12).

Momen peringatan Hari Nusantara hendaknya menjadi moment untuk membangkitkan paradigma baru membangun kelautan. Pembangunan kelautan kedepan hendaknya didorong untuk melaksanakan 3 (tiga) agenda yang harus segera dilakukan tegas Fadel. Pertama, membuat Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang payung hukum dan road map untuk arah pembangunan nasional sektor kelautan. Kedua, menyiapkan Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy), kebijakan ini merupakan roadmap yang menuntun penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang didedikasikan untuk kepentingan nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga adalah tata kelola yang baik untuk kelautan (Ocean Governance). Ocean Governance ini merupakan panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistik.

Dalam melaksanakan kebijakan kelautan Indonesia, setidaknya terdapat dua dimensi yang harus diperhatikan jelas Fadel. Pertama, kepentingan dan kewenangan nasional terhadap wilayah laut Indonesia. Kedua, kepentingan dan keterikatan Indonesia terhadap peraturan dan konvensi global di perairan internasional. Kedua dimensi tersebut dilaksanakan untuk mengatur ruang laut, pemanfaatan, pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya kelautan dalam bentuk tata pemerintahan di laut. Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu mempelajari tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional serta negara lain yang lebih maju, seperti Kanada, Selandia Baru, Belanda, Australia dan Peru. Selain tata pemerintahan di laut, faktor penting lainnya adalah kualitas SDM kelautan Indonesia yang sampai saat ini belum memenuhi kualifikasi standar internasional sehingga masih perlu terus ditingkatkan. Demikian halnya dengan penegakan keamanan di laut yang sangat berkaitan dengan kedaulatan dan hak-hak berdaulat NKRI.

Momentum hari nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember menandai diumumkannya Deklarasi Juanda, tentunya dapat dijadikan sebagai titik tolak dimulainya pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Dalam kesempatan ini, Fadel kembali menyampaikan bahwa, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menetapkan visi sebagai "Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015". Untuk itu, selama lima tahun kedepan DKP akan mendorong lompatan produksi perikanan, terutama dari sub sektor perikanan budidaya. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan lompatan produksi tersebut adalah dengan mengembangkan 10 jenis produk kelautan dan perikanan unggulan, seperti rumput laut, catfish, nila, bandeng, udang, mas, gurame, kakap, kerapu, dan lainnya. Dalam merealisasikan hal tersebut, DKP menerapkan sebuah Grand Strategy yang dinamakan The Blue Revolution Policies.

Strategi pertama adalah memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi. Hal ini bertujuan membangun kegiatan usaha perikanan yang memiliki atmosfir sehat sehingga memberikan ruang untuk berlaba dan berpendapatan bagi pelakunya. Pada akhirnya setiap kegiatan kelautan dan perikanan terfokus pada peningkatan produksi dengan hasil yang akuntabel, akurat dan tepat waktu. Strategi kedua adalah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi namun tetap memberi ruang bagi pengembangan ekonomi terutama untuk kawasan pulau-pulau kecil. Strategi ketiga adalah meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengetahuan sehingga produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan sehingga mampu menghadirkan produk yan bermutu dan memenuhi persyaratan pasar. Strategi keempat adalah menciptakan dan memperluas akses pasar domestik dan internasional. Oleh karenanya pemerintah akan menerapkan kebijakan mencari pasar dahulu sebelum memproduksi, hal ini dilakukan agar produksi tidak melimpah tanpa pasar sehingga dapat menurunkan harga dan membuat para nelayan dan pembudidaya ikan mengalami kerugian.

Peringatan Hari Nusantara telah dilaksanakan semenjak tahun 1999 pada Pemerintahan KH. Abdurahman Wahid dengan menetapkan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 sebagai tonggak peringatan Hari Nusantara. Deklarasi Djoeanda telah menggemparkan masyarakat internasional dan tidak langsung diterima oleh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Australia yang notabenenya adalah negara daratan. Perjuangan yang gigih dengan diplomasi panjang dan alot, pada akhirnya menerima dan menetapkan konsepsi negara nusantara dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Prinsip-prinsip negara kepulauan (nusantara) dalam konsepsi tersebut telah berakibat bertambahnya luas wilayah Indonesia, dan wilayah Indonesia menjadi bulat dan utuh tidak terpisah-pisah.

Momentum peringatan puncak Hari Nusantara kali ini di Makasar, harus dijadikan titik tolak Indonesia menuju negara kepulauan yang terpandang di dunia akan kekayaan sumber daya kelautan dan kebesaran maritimnya oleh masyarakat dunia. Mengingat akan pentingnya membangunan wawasan dan pembangunan kebaharian, peringatan Hari Nusantara tahun ini mengambil tema "Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat". Pelaksanaan Hari Nusantara ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kelautan Indonesia yang seimbang antara pembangunan matra darat (land based development) dan pembangunan matra laut (ocean based development). Peringatan Hari Nusantara kali ini diharapkan dapat dijadikan sarana melahirkan paradigma baru pembangunan kelautan Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Departemen Kelautan dan Perikanan