Mereka membawa poster dan spanduk yang antara lain meminta pihak berwenang menindak mereka yang bertanggungjawab atas kasus itu.
Ketua Majelis Nasional Serikat Konstituen Indonesia (Sakti), Mulyana W. Kusumah bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim Ad Hoc untuk menangani Bank Century.
Selain itu, Sakti menuntut Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan aliran dana talangan Bank Century kepada lembaga terkait dan Panitia Hak Angket Bank Century segera memanggil pejabat yang mengeluarkan kebijakan pencairan dananya.
Sementara itu Koordinator Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta Sugeng Riadi mengatakan, pihaknya dan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) mendesak Presiden tegas dan segera menuntaskan kasus Century.
Sugeng mengatakan, jangan sampai kasus-kasus kecil yang melibatkan rakyat kecil terus diproses hukum, sementara kasus besar yang melibatkan uang triliunan rupiah tidak disentuh.
Sugeng juga menolak diplomasi tertutup dan lobi-lobi politik dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. "Berikan hukum seberat-beratnya untuk para koruptor, bila perlu hukum mati," katanya.
Sekretaris Jenderal Pemuda Demokrasi Indonesia, Endro Yahman berjanji akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka dan menuntaskan kasus Bank Century.
Organisasi yang berdiri pada 13 Mei 1947 itu mengutuk praktik korupsi pada lembaga negara dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengontrol penyelenggaraan negara agar terhindari dari tindakan korupsi.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
