"Kalau Presiden memilih hadir di peringatan Hari Anti Korupsi dari pada Hari Nusantara maka Presiden wajib menggantinya saat di Kopenhagen," kata Sekjen Koalisi Perikanan untuk Keadilan Rakyat (Kiara), Riza Damanik, di Kopenhagen ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Presiden di KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, menurut Riza, harus mampu mengamankan laut Indonesia dari negosiasi iklim yang merugikan.
Dengan cara mendorong negosiasi iklim, mengadopsi kegentingan dan kepentingan negara kepulauan seperti Indonesia, juga menegakkan keadilan perikanan, lanjut Riza.
Ia juga mengingatkan agar Hari Nusantara tidak dilihat sebagai seremonial semata, tetapi lebih pada substansi isi bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memerlukan perhatian dalam menyatukannya.
"Itu adalah mandat sejarah kelautan yang harus dijalankan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ataupun Presiden berikutnya," ujar Riza.
Menurut dia, kehadiran Presiden di Hari Nusantara dan Hari Anti Korupsi sama pentingnya. Kehadiran Kepala Negara di kedua acara tersebut dapat memperlihatkan kesungguhan terhadap komitmen memberantas korupsi dan menegakkan kajayaan negeri bahari.
Ia menjelaskan bahwa saat Insinyur Djuanda mendeklarasikan Hari Nusantara pada 13 Desember 1957, hal tersebut menjadi klaim sepihak tentang keinginan sadar anak bangsa untuk merebut dan berdaulat atas perairan.
Saat Indonesia telah memperoleh pengakuan tersebut dan di dukung oleh United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 maka ruang laut harus diisi dengan perwujudan kesejahteraan bagi nelayan dan rakyat Indonesia.
"Untuk itu kita juga butuh negara tanpa korupsi (9 Desember) dan negara tanpa pelanggaran hak asasi manusia (10 Desember), juga negara yang menyadari dirinya sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang mendominasi dan menjadi perekat (13 Desember)," ujar dia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
