"Pekerja di industri rokok di dalam negeri terancam PHK akibat kenaikan cukai," ujar H Mukhyir Hasan Hasibuan, Pelaksana Ketua PP RTMM SPSI yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) RTMM SPSI Sumut, di Medan, Senin.
Ia mengatakan, penolakan tersebut sudah mengemuka pada pertemuan PP RTMM SPSI dengan Gabungan Pengusaha Rokok Kretek dan Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia di Jakarta, 3 Desember 2009 lalu.
Pertemuan itu sendiri mengawali Pra Munas PP RTMM yang akan digelar Januari 2010, yang nantinya akan membahas masalah kenaikan cukai tembakau dan hasilnya akan direkomendasikan kepada pemerintah.
Selain membicarakan kenaikan cukai rokok yang mulai diterapkan, pertemuan itu juga membahas rencana diberlakukannya kenaikan berjangka cukai rokok. Dengan kenaikan berjangka tersebut, pada titik tertentu cukai rokok produksi dalam negeri akan disamakan dengan rokok produksi luar negeri.
"Bila kebijakan itu (kenaikan berjangka cukai rorok, red) diberlakukan, itu sama saja pemerintah membunuh industri rokok dalam negeri, karena tidak mungkin rokok dalam negeri bisa bersaing dengan rokok luar," katanya.
Mukhyir Hasan Hasibuan sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada industri atau pengusaha rokok dalam negeri. Pemerintah bahkan dinilai lebih memberi peluang pada industri rokok luar negeri yang dapat membunuh industri-industri dalam negeri.
Menurut dia, kenaikan cukai rokok sebelumnya saja telah membuat banyak pabrik rokok dalam negeri "gulung tikar" dan bahkan ada yang terpaksa menjual sahamnya kepada perusahaan asing.
"Bayangkan berapa ribu pekerja pabrik rokok yang tutup itu menjadi pengangguran. Untuk Sumut saja, pabrik rokok yang dulunya berjumlah 30-an kini tinggal beberapa perusahaan saja, sisanya bangkrut akibat kenaikan cukai. Saat ini hanya satu perusahaan rokok di Sumut yang masih bisa dibilang sehat," ujarnya.
Ia memastikan industri rokok di tanah air akan habis jika pemerintah tetap memberlakukan kebijakan kenaikan berjangka cukai rokok. "Jika itu terjadi, habislah industri rokok dalam negeri dan ribuan pekerja akan jadi pengangguran," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009