Rizal Ramli Nilai Ekonomi Tersandera Ketidakpastian

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komite Indonesia Bangkit Rizal Ramli mengatakan segala ketidakpastian yang terjadi di Indonesia harus segera diakhiri agar tidak menyandera perekonomian negara.

Rizal mengemukakan hal itu ketika menerima sejumlah anggota Kabinet Indonesia Muda yang dipimpin wakil presidennya, Poempida Hidayatullah, di Rumah Perubahan, Jakarta, Senin.

Berbagai ketidakpastian yang dimaksud Rizal antara lain menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus Bank Century, dan yang terbaru kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana aksi damai antikorupsi besar-besaran pada Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12).

"Banyak teman-teman asing bertanya ada apa dengan Indonesia setelah membaca pernyataan Presiden di surat kabar bahwa ada yang hendak menjatuhkannya," kata Rizal.

Menjawab wartawan, Rizal menjelaskan, yang ia maksud sebagai "teman-teman asing" itu termasuk di antaranya dari kalangan investor.

Menurut Rizal, pernyataan Presiden itu justru kontraproduktif. Ia khawatir keadaan menjadi lebih buruk justru karena dipicu pernyataan Presiden.

Karena itu, ia menyarankan Presiden menyaring secara serius informasi yang diberikan orang-orang dekatnya.

Ia mencontohkan informasi soal aksi damai 9 Desember akan rusuh, ada muatan politis di balik isu antikorupsi yang dihasilkan dalam pertemuan di Dharmawangsa.

"Saya khawatir jangan-jangan sumbernya dari pemerintah sendiri untuk memancing di air keruh," katanya.

Menurut Rizal, aksi 9 Desember tak akan rusuh mengingat yang terlibat adalah masyarakat yang benar-benar menghendaki Indonesia bebas dari korupsi serta akan hadir juga sejumlah tokoh lintas agama.

"Tanggal 9 nanti itu yang datang tokoh-tokoh agama, tidak mungkin bikin rusuh," katanya.

Namun, lanjut Rizal, kerusuhan mungkin saja terjadi jika ada kelompok bayaran yang diadu dengan massa murni, seperti kasus Pam Swakarsa di awal era reformasi, atau ada yang menyusupi aksi damai tersebut.

"Zaman Orde Baru, kerusuhan lebih sering terjadi sebagai hasil operasi kontraintelijen untuk menangkapi orang-orang yang oposisi," katanya.

Pada bagian lain Rizal menyatakan berbagai spekulasi terkait kasus KPK dan Bank Century salah satunya diakibatkan Presiden kurang tegas dan cepat dalam mengambil tindakan.

"Ekonomi Indonesia disandera keadaan ini. Investor menjadi ragu, kecuali para spekulan. Kalau hingga empat bulan ke depan tetap tersandera, program 100 hari jadi percuma," katanya.

Karena itu, terkait kasus Bank Century, Rizal menyarankan, sembari menunggu upaya politik di DPR dengan hak angketnya, sebaiknya Presiden mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan anggota kabinetnya yang diduga terlibat.

"Pembuat kebijakan yang membuka pintu bagi `perampokan` di Bank Century harus dinonaktifkan," katanya.(*)