Hasyim: Presiden Tak Perlu Cemaskan Aksi 9 Desember

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu mencemaskan aksi antikorupsi di Monumen Nasional (Monas) Rabu, 9 Desember mendatang.

"Saya sendiri akan mendukung demo 9 Desember sebab tokoh lintas agama menilai masalah korupsi merupakan penyakit bangsa yang harus diberantas," katanya di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Hasyim memastikan tidak akan hadir dalam aksi itu karena harus pergi ke Manado memenuhi undangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang menggelar musyawarah nasional.

Selain aksi damai, aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu juga direncanakan diisi dengan penandatangan Piagam Indonesia Bersih oleh sejumlah tokoh, termasuk dari lintas agama.

Pada kesempatan itu Hasyim juga menyarankan Presiden Yudhoyono agar tidak terlalu sering mengemukakan temuan intelijen di hadapan publik.

Sebelumnya, dalam beberapa pernyataannya Presiden Yudhoyono mengungkapkan temuan intelijen tentang adanya pihak-pihak yang akan menunggangi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menjatuhkan dirinya.

Jauh sebelumya Presiden Yudhoyono juga pernah mengungkapkan hasil temuan intelijen keada publik bahwa ada sekelompok teroris yang menjadikan gambar dirinya sebagai sasaran latihan tembak dan hendak melakukan serangan bom ke kediaman pribadinya di Cikeas.

Secara terpisah pengamat politik Boni Hargens menyarankan Presiden Yudhoyono agar ikut langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu, daripada mencurigainya sebagai sebuah gerakan politik.

"Harusnya presiden, yang terpilih salah satunya karena isu antikorupsi (yang diusung dalam kampanye), memimpin langsung demo antikorupsi, bukan malah ketakutan," kata Boni yang juga Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Muda itu saat bersilaturahmi dengan Rizal Ramli di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan.

Sementara Rizal Ramli curiga ada pihak yang memberi informasi keliru kepada Presiden Yudhoyono dan meminta presiden agar menyaring setiap informasi yang diberikan kepadanya.

"Saya khawatir jangan-jangan sumbernya dari pemerintah sendiri untuk memancing di air keruh," katanya.
(*)