Kementerian PUPR ingin "wajah" kota-kota Indonesia inklusif pada 2030

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menginginkan "wajah" kota-kota di Indonesia bersifat inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang.

“Kota-kota di Indonesia harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, memiliki layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau, serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurut Kepala BPIW tersebut, kota-kota di Indonesia harus memperhatikan ketahanan terhadap bencana, menjadi kota cerdas dan modern sesuai dengan standar internasional.

Tidak hanya itu, pada 2030 “wajah” kota-kota di Indonesia tanpa limbah, karbon rendah, dan tersedia ruang hijau publik. Kemudian sistem transportasi menjangkau untuk semua dan juga menjamin keselamatan jalan.

Untuk menuju ke sana, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur terutama di perkotaan dimana lebih dari 50 persen masyarakat tinggal saat ini.

BPIW telah melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur terpadu untuk beberapa kawasan perkotaan, seperti metropolitan, kota baru, kota perbatasan, kota yang tangguh terhadap bencana. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan.

Pengembangan perkotaan dan wilayah sebagai pusat pertumbuhan menjadi fokus dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Kepala BPIW itu menjelaskan mengenai Visi Jangka Panjang Kementerian PUPR (Visium) hingga 2030. Untuk sektor sumber daya air diproyeksikan membangun kapasitas air baku mencapai 120 meter kubik per kapita per tahun.

Sektor Bina Marga diproyeksikan dapat mencapai kondisi jalan Mantap 99 persen, konstruksi jalan tol mencapai 2.000 Km, 3.000 Km jalan nasional baru, dan pembangunan jembatan baru mencapai 70.000 meter.

Sedangkan sektor Cipta Karya ditargetkan mencapai 100 persen untuk akses air minum, kota yang bebas kumuh, dan 100 persen untuk akses terhadap sanitasi yang layak. Untuk sektor Perumahan diantaranya diharapkan dapat memenuhi tiga juta backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.