Warga yang akan melapor tersebut merupakan korban penembakan dengan jumlah sebanyak 19 orang didampingi pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, kata warga setempat Sonedi Ariansyah di Indralaya, Minggu.
Ia mengaku, selain akan melaporkan kasus tersebut ke Propam Polda, juga menyatakan mengutuk tindakan anarkis yang diduga dilakukan aparat terhadap 19 orang warga itu dan semestinya tragedi berdarah tidak perlu terjadi kalau saja petugas bersifat persuasif.
Dia mengatakan, permasalahan sengketa lahan bekas perkebunan tersebut diharapkan cepat selesai dan tidak merugikan salah satu pihak, baik warga maupun perusahaan.
"Tragedi berdarah ini merupakan kado terburuk bagi Kabupaten Ogan Ilir (OI) sejak berdiri 4 tahun silam, bahkan saat daerah ini masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), peristiwa seperti itu belum pernah dialami," katanya lagi.
Pria yang juga anggota DPRD OI itu menambahkan, sengketa tersebut merupakan masalah teknis antara warga dengan perusahaan yang belum terselesaikan, tetapi meskipun begitu seharusnya penembakan tersebut tidak perlu terjadi.
"Ini sangat kami sesalkan, karena peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi selama ini warga Rengas dikenal sebagai penduduk yang ramah dan sangat anti kekerasan," kata dia.
Kecaman serupa juga dilontarkan Husin (60), warga Desa Rengas I yang meminta Kapolri menindak tegas oknum aparat Brimob yang menembak 19 warga tersebut, karena salah satu korban adalah anaknya.
"Oknum anggota Brimob yang telah menembak anak saya harus dipecat, karena ini merusak citra kepolisian. Saya berani bicara seperti ini, karena dulu juga polisi," kata dia menambahkan.
Sementara pada Jumat (4/12) sore, dari total jumlah korban yang tertembak petugas itu, sembilan di antaranya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit dr Muhammad Husin Palembang, karena lukanya cukup serius dan pada Minggu siang jumlah korban yang dirawat tinggal empat orang lagi.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
