Laporan kinerja lembaga negara juga perlu lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Sidang Tahunan MPR RI pada hari Jumat (14/8) memberikan pelajaran politik yang sangat baik bagi bangsa Indonesia karena lembaga negara hadir memberikan pertanggungjawaban kerjanya selama 1 tahun terakhir.

Hidayat yang hadir secara virtual dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk "Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR" di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pelaksanaan sidang tahunan itu membuktikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tetap melaksanakan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Dengan cara itu, menurut dia, bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, setiap tahun lembaga negara akan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, dan lebih akuntabel sehingga memiliki nama yang baik.

Baca juga: MPR yakin lembaga negara sampaikan kinerja terbaik di Sidang Tahunan

Di lain pihak, laporan kinerja lembaga negara dalam sidang itu menandakan bahwa mekanisme demokrasi tetap berjalan, yaitu ada checks and balances dan akan membawa praktik demokrasi lebih baik lagi.

Menurut dia, kalau nama lembaga negara baik, pimpinan dan anggota lembaga negara juga baik sehingga akan memiliki nilai positif dari sisi sosial, politik, dan lainnya.

"Oleh karena itu, semuanya pun menjadi positif buat rakyat dan bangsa Indonesia," katanya menandaskan.

Politikus PKS itu juga mengungkapkan bahwa ada keinginan untuk memperpanjang durasi Sidang Tahunan MPR, yaitu laporan kinerja lembaga negara dilakukan dalam satu sesi tersendiri dalam 1 hari. Pada hari berikutnya, pidato kenegaraan presiden dan pidato penyampaian nota keuangan.

"Namun, karena dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR mengikuti protokol kesehatan. Sidang Tahunan dipersingkat durasi waktunya, dan anggota MPR yang hadir dibatasi sekitar 300 anggota saja," ujarnya.

Baca juga: Anggota MPR usulkan langkah maksimalkan sidang tahunan

Dalam diskusi tersebut, Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi menilai perlunya penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR karena yang lebih penting adalah inovasi-inovasi dalam bentuk format sidang tersebut.

Dalam durasi pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, kata Arwani, perlu inovasi dalam penyampaian laporan kinerja lembaga negara apakah hanya disampaikan Presiden saja atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaganya.

"Laporan kinerja lembaga negara juga perlu lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi kepada publik," katanya.

Arwani berharap laporan kinerja lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini sehingga Sidang Tahunan MPR benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat.

Menurut dia, lembaga negara tidak hanya menyampaikan laporan kinerja, tetapi juga memberi penjelasan terhadap persoalan di tengah masyarakat sehingga publik bisa mendapatkan manfaat dari Sidang Tahunan MPR.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020