Menteri PPN sebut Satu Data Indonesia dukung pemulihan dampak Corona

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak COVID-19 pada 2021.

“Peran Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus pembangunan 2021,” katanya dalam sosialisasi SDI secara virtual di Jakarta, Senin.

Alasannya, kata dia, karena SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.

Selain itu, dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah dengan memenuhi standard data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Baca juga: Perpres Satu Data Indonesia hindarkan permasalahan kekacauan pendataan

Pemerintah, lanjut dia, melalui Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan finalisasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional dampak COVID-19 yang adaptif dan responsif.

Pembangunan 2021, kata dia, akan difokuskan pada pemulihan ekonomi melalui sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, sistem ketahanan bencana, ketahanan pangan dan merdeka belajar.

Adapun tujuh agenda prioritas nasional pada 2021 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Baca juga: Kominfo siapkan keamanan penunjang Satu Data Indonesia

Kemudian, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.