Anggota DPR: Metode hidroponik bantu tunjang ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyatakan, metode hidroponik perlu untuk lebih banyak digalakkan dalam rangka membantu menunjang aspek ketahanan pangan di berbagai daerah Nusantara.

"Salah satu upaya menguatkan ketahanan pangan dengan hidroponik. Kita bercocok tanam di lahan terbatas," ajak Ahmad Syaikhu dalam rilis di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyosialisasikan metode hidroponik antara lain dengan menggelar Pelatihan Hidroponik di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, 2 Agustus 2020.

Dalam acara tersebut, Syaikhu memberikan bantuan alat hidroponik kepada tokoh masyarakat. Pelatihan Hidroponik diikuti 150 peserta, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, wabah COVID-19 berdampak signifikan pada bidang kehidupan lain, contohnya semula krisis kesehatan, kini berpotensi besar jadi krisis ekonomi dan pangan.

"Dampak wabah ini luar biasa. Awalnya hanya krisis kesehatan. Tapi kini merambah pada krisis ekonomi dan pangan," ujar Syaikhu.

Ia juga menyoroti tren munculnya pengangguran baru yang ujungnya berdampak kepada turunnya daya beli yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bergerak melakukan antisipasi dengan bergiat hidroponik.

Sebagaimana diwartakan, dalam masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan, termasuk menjaga kelancaran rantai pasokan makanan.

"Yang pertama adalah bagaimana menjaga petani kita tetap berproduksi, bagaimana kita menjaga mereka tetap punya motivasi untuk berproduksi," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).

Selain itu, dalam masa pandemi, dia melihat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemi baik kualitas maupun kuantitasnya. Orang-orang kini banyak yang memprioritaskan kualitas pangan yang dikonsumsi sebagai salah satu cara menghindari COVID-19.

Tantangan juga dihadapi untuk melaksanakan ketahanan pangan dengan adanya hambatan distribusi pangan antar provinsi atau pulau dan bahkan di dalam satu provinsi. Hal itu disebabkan, salah satunya, karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan oleh beberapa wilayah.

Agung juga mengatakan bahwa perubahan ke transaksi daring juga ikut berpengaruh dengan pemerintah mulai mencermati tren-tren yang dilakukan oleh konsumen dan produsen.

"Kemudian adanya export restriction, negara-negara sudah menerima peringatan soal global food crisis tentunya mereka juga tidak mau ekspor tapi menyimpan sendiri," kata dia.