UMKM bisa manfaatkan dana di pasar modal

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan untuk mendukung permodalan, usaha mikro, kecil dan menengah dapat memanfaatkan dana di pasar modal.

"Bisa memanfaatkan pasar modal agar tidak semata-mata bertumpu APBN/APBD yang jumlahnya terbatas," kata Said Abdullah di Jakarta, Ahad, menanggapi banyaknya UMKM terutama di Jakarta yang mengalami kesulitan permodalan selama wabah COVID-19.

Selama ini, kata Said, bursa saham di Indonesia terlalu bias terhadap usaha besar sehingga tidak mengherankan bila pada akhirnya jumlah emiten tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

"Karena itu, lantai bursa keuangan perlu diisi oleh kelompok usaha skala UMKM, pihak otoritas bursa tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan usaha, sekaligus prospek bisnisnya," ujar Said Abdullah.

Menurut dia, APBN Tahun 2021 akan menghadapi tantangan yang berat ke depan. Hal ini diperparah situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.

Karena itu, fokus penyusunan RAPBN harus diarahkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan berbagai transformasi struktural yang berkelanjutan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah memegang palu pimpinan usai rapat penetapan Ketua Banggar di ruang Banggar, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aa.

RAPBN yang disusun kredibel dalam membaca masalah pada tahun 2021. Sebab kekusutan masalah sektor ekonomi akibat COVID-19 menjadi tali-temali kusut sekaligus pelik.

"Saya kira, perlu kejernihan pemikiran agar kebijakan yang kita susun pada tahun depan akurat mengurai kusutnya masalah," katanya.

Said mengatakan situasi pandemi sekarang membutuhkan kebijakan yang luar biasa (extra ordinary) yang berdampak pada postur APBN 2021 sebagai faktor kunci dalam orkestra pemulihan ekonomi nasional.

Said menyarankan APBN 2021 lebih fokus kepada program bantuan sosial, dukungan UMKM khususnya sektor primer dan ekspor, mitigasi risiko keuangan dan untuk kebijakan fiskal.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan penurunan penerimaan perpajakan tahun ini juga sebagai konsekuensi dari fasilitas perpajakan yang digunakan untuk membantu pelaku usaha.
Baca juga: Said Abdullah: Badan Anggaran siap jadi mitra hasilkan APBN sehat
Baca juga: Rapat Banggar DPR usulkan defisit anggaran 2,35 persen
Baca juga: Said Abdullah pimpin Badan Anggaran DPR RI