Presiden akan Undang Kembali Para Gubernur

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan kembali mengundang para gubernur seluruh Indonesia untuk menyukseskan program 100 hari pemerintah.

Presiden Yudhoyono menggelar rapat kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, untuk membahas program 100 hari.

Dalam pengantar sebelum memulai rapat, Kepala Negara kembali mengemukakan tentang pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan program 100 hari pemerintah.

"Saya mengundang kembali para gubernur bulan depan untuk bersama-sama saudara membahas satu per satu, utamanya program 100 hari maupun program lain lima tahun mendatang," ujarnya.

Pada Kamis, 3 Desember 2009, Presiden menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Gubernur Seluruh Indonesia di Pangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menurut Presiden, pada acara itu ia banyak menerima masukan dari para kepala daerah untuk kelancaran program 100 hari pemerintah.

Namun, masalah yang mengemuka dalam forum itu masih sama dengan pembahasan yang muncul pada acara Temu Nasional 2009 pada Oktober yang dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia, antara lain persoalan listrik, tata ruang, energi, dan pangan.

Presiden mengingatkan keberhasilan program pembangunan pemerintah saat ini harus mementingkan koordinasi dan sinergi karena dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah maka pemerintah provinsi menentukan kesuksesan pembangunan sampai level 60 persen.

Kepala Negara dalam pengantarnya juga meminta para menteri untuk mempublikasikan apa yang telah dicapai dalam 100 hari kepada media massa.

"Saya harap apa yang dilakukan bisa dikomunikasikan kepada publik melalui media massa," ujarnya.

Dalam rapat paripurna, Presiden membahas kemajuan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertugas memberantas mafia hukum.

Presiden berharap, paling lambat pada 9 Desember 2009 UKP4 sudah menyusun langkah terpadu untuk program pemberantasan mafia hukum dan dalam dua tahun sudah bisa bekerja untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, Presiden juga mendengarkan keterangan dari menteri terkait untuk menghadapi konferensi PBB tentang perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, pada 18 hingga 20 Desember 2009.
(*)