Bursah: SBY Harus Berani Ambil Keputusan Politik

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mengambil keputusan politik apabila hasil hak angket kasus Bank Century membenani pemerintahan.

"Kalau nanti hasil dari Hak Angket ini bisa membebani presiden SBY, maka Presiden SBY harus berani mengambil keputusan politik, ganti kedua orang tersebut (Boediono dan Sri Mulyani)," kata Bursah Ketum DPP PBR Bursah Zarnubi pada pembukaan Rapimnas 8 PBR di Jakarta, Jumat.

Rapimnas 8 PBR tersebut, berlangsung selama dua hari dan mengambil tema "Konsolidasi dan strategi menuju pemilu 2014". Rapimnas kali ini diikuti oleh seluruh pimpinan DPD PBR dari seluruh Indonesia.

Menurut Bursah, Presiden Yudhoyono tidak bisa disalahkan dalam kasus ini karena beliau bukan pengambil keputusan. Menurut Bursah Presiden SBY pada kasus itu hanya menerima laporan. Dan bisa saja dibohongi dalam laporannya.

"Kalau itu (kasus bank century) memberikan beban pada SBY, maka SBY harus ambil keputusan politik," kata Ketum DPP PBR Bursah Zarnubi.

Lebih lanjut Burzah menilai selama 45 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono-Boediono sudah diguncang berbagai masalah hukum dan politik.

Bursah mengaku memang ada banyak pertanyaan kenapa PBR tidak ikut ambil bagian dalam aksi-aksi politik dengan memberikan kritik.

Menurut Bursah, PBR sebagai mitra koalisi pemerintah tidak bisa terus ikut-ikutan dengan yang lain.

Bursah mengakui meski pada saat berkoalisi dengan Partai Demokrat pihaknya tidak pernah dijanjikan apa-apa.

"Saat berkoalisi dengan pemerintah, PBR tak janjikan apa-apa. Tidak ada janji sebagai menteri dan sebagainya. Tapi janjinya akan berikan kehidupan lebih baik," kata Bursah.

Menurut Bursah, kebijakan Bailout Bank Century merupakan tanggungjawab pejabat terkait pada waktu itu yakni Gubernur BI (saat itu) Boediono dan Sri Mulyani.

"Jadi masalah ini tak bisa dibebankan ke Presiden SBY, tak bisa salahkan Presiden SBY. Ini beban Boediono dan Sri Mulyani di masa lalu," kata Bursah.

Oleh karena itu tambah Bursah sebagai partai koalisi pemerintah maka harus mempertahankan bahwa masalah ini tak bisa dibebankan ke Presiden Yudhoyono.

Dalam pidatonya Bursah mengkritik Presiden SBY yang dinilainya salah saat membentuk tim 8. Menurut Bursah jika SBY percaya prinsip-prinsip hukum maka tak perlu membentuk tim 8.
(*)