"Menurut kami, sekarang waktunya DPR bertobat untuk merebut kembali kepercayaan publik," katanya saat mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sosial (PKS) di Jakarta, Kamis.
Muarar mengatakan kasus tersebut hendaknya tidak hanya diusut oleh polisi dan jaksa, namun juga oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena terdapat dugaan unsur pemerintah ikut bermain dalam kasus tersebut.
Dia mengatakan polisi dan jaksa adalah bagian dari pemerintah sehingga dibutuhkan peran dari instansi di luar pemerintahan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta publik mengawasi Tim 9 agar tetap konsisten pada tujuan awal.
Anggota Tim 9 lainnya, Bambang Susetyo mengatakan pihaknya melihat ada ketakutan jika ternyata dua orang yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum benar melakukan pelanggaran karena bakal mengganggu paket Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Jika Boediono terbukti melakukan pelanggaran pasti akan menyeret Yudhoyono sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, katanya.
"Pada dasarnya sikap Golkar tidak ingin ada apa-apa dengan SBY, namun proses hukum harus tetap berjalan," katanya yang juga merupakan anggota Fraksi Golkar.
Menurut dia, ada baiknya jika urusan Boediono diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dinonaktifkan sementara sampai ada keputusan bersalah atau tidak, sehingga Yudhoyono memiliki waktu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi.
Tim 9 disambut oleh Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dan mendapat dukungan penuh dari PKS. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
