"Di samping menjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga mengajar anak-anak karena kebanyakan penduduk di daerah terpencil tersebut pergi bekerja ke Malaysia," kata ketua Badan Pengelolaan kawasan perbatasan Kaltim, Adri Paton, kepada ANTARA di Medan, Kamis.
Paton datang ke Medan sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informatika RI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan.
Paton menjelaskan, kondisi masyarakat di kawasan perbatasan yang terisolir membuat mereka merasa lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia dibandingkan negaranya sendiri.
Mereka lebih mudah mendapatkan fasilitas dan kebutuhan dari Malaysia, termasuk soal pendidikan dengan terpaksa belajar ke sekolah Malaysia karena fasilitas pendidikan tidak tersedia di daerahnya.
Bukan cuma itu, di kawasan perbatasan juga masyarakat hanya menikmati informasi dan berita dari media massa di negara tetangga sehingga mereka lebih mengenal Malaysia, ketimbang Indonesia.
"Kondisi seperti ini amat mengkhawatirkan karena bisa menggerus wawasan kebangsaan generasi muda di daerah perbatasan," katanya.
Dia menjelaskan, dari tiga kabupaten di provinisi itu, 15 kecamatan terletak berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan 12 diantaranya adalah daerah tertinggal.
"Saat ini masyarakat masih merasa bangga mengaku sebagai Bangsa Indonesia, tapi jika kondisi yang ada saat ini dibiarkan terus berlangsung maka akan menimbulkan ancaman terjadinya perpecahan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
