Menteri Edhy: Pelestarian karang selaras pertumbuhan ekonomi pesisir

Nilai ini tidak semata-mata dari perikanan, namun juga diperoleh dari sektor pariwisata

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan program pelestarian dan pengelolaan terumbu karang merupakan salah satu prioritas KKP karena hal tersebut dinilai selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir.

"Nilai ini tidak semata-mata dari perikanan, namun juga diperoleh dari sektor pariwisata dan sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian pesisir," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pelestarian dan pengelolaan terumbu karang hasilnya akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi pesisir mengingat biota laut ini punya nilai ekonomi tinggi.

Mengacu pada kajian United Nations Environment Program dua tahun lalu, nilai ekonomi terumbu karang Indonesia mencapai 37 miliar dolar AS pada 2030 bila dikelola dengan baik.

Edhy menegaskan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian dalam mengelola kekayaan laut Indonesia, termasuk terumbu karang.

Menyadari peran terumbu karang yang begitu besar dalam ekosistem laut, Edhy meminta penanaman terumbu karang masif dilakukan oleh semua lapisan. Apalagi, lanjutnya, terumbu karang punya manfaat lain yaitu sebagai penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.

"Sudah saatnya kebijakan tidak semata-mata hanya untuk melarang pemanfaatan tanpa ada alasan tertentu yang mendasarinya atau tanpa justifikasi berbasis kajian ilmiah. Tentu pemanfaatan pun harus diimbangi dengan upaya konservasi. Kata kuncinya keseimbangan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, KKP menargetkan agar 10 persen dari luas perairan Indonesia (setara 32,2 juta hektare) menjadi kawasan konservasi perairan yang termanfaatkan secara berkelanjutan pada 2030.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono menyebut luas kawasan konservasi perairan Indonesia saat ini telah mencapai 23,34 juta hektare atau setara dengan 7,18 persen dari luas perairan Republik Indonesia.

"Hingga Maret 2020, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 23,34 juta hektare atau 7,18 persen dari luas perairan Indonesia. Masih dibutuhkan 2,82 persen atau 9,16 juta hektare lagi untuk mencapai target penambahan luas," kata Aryo Hanggono.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan 32,5 juta hektare atau 10 persen dari luas perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi perairan yang operasional dan termanfaatkan secara berkelanjutan pada tahun 2030.

Lebih lanjut Aryo menjelaskan, meski telah mencapai 23,34 juta hektare hingga saat ini kawasan konservasi perairan yang operasional dan termanfaatkan secara berkelanjutan baru mencapai 9,89 juta hektare.

"Untuk mencapai tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi perairan ada sejumlah tantangan, di antaranya perencanaan terpadu antara pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya serta pendanaan berkelanjutan," jelasnya.