memperketat pengawasan dunia usaha terkait dengan adanya klaster Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di perkantoran yang menjadi salah satu tempat utama munculnya kasus baru.
"Saya ingatkan pada dunia usaha dan kegiatan usaha apapun, boleh melakukan aktivitas bila separuh kapasitas, menerapkan protokol kesehatan, kemudian menerapkan shift secara bergantian jadi ada jeda dalam bekerja," kata Anies dalam rekaman video yang disiarkan Pemprov DKI Jakarta, Kamis.
Pihaknya akan mengetatkan pengawasan kegiatan usaha dan aktivitas publik. "Akan diumumkan resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya," katanya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberlakukan denda progresif pada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran.
"Kemudian saya ingin garis bawahi kepada semuanya. Bila melakukan pelanggaran, maka kami akan memberikan sanksi termasuk denda. Bahkan kalau kegiatan usaha melanggar, maka konsekuensinya termasuk penutupan kegiatan usaha," kata Anies.
Anies meminta semua kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan beroperasi untuk serius melindungi pekerjanya dengan cara menegakkan protokol kesehatan, melakukan briefing tentang protokol kesehatan.
"Kalau perlu setiap pagi. Alokasikan waktu 5-10 menit untuk mengingatkan kepada semua atas protokol kesehatan. Ini penting sekali sebagai bukti bahwa tempat bekerja peduli kepada pekerjanya," katanya.
Baca juga: DPRD DKI ditutup lima hari karena ditemukan kasus positif COVID-19
Baca juga: Anies perpanjang PSBB Transisi Fase 1 untuk ketiga kalinya
Anies mengatakan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) akan melakukan proses sinkronisasi atas temuan kasus positif yang langsung disambungkan dengan data tempat kerja. Kemudian tempat kerja harus langsung melakukan penutupan demi mengendalikan penularan di tempat-tempat kerja.
Anies berpesan agar semua kegiatan usaha tidak boleh merisikokan kesehatan orang yang terlibat dalam kegiatannya sebagai langkah untuk menyelesaikan pandemi ini secara bersama-sama.
"Perlu digarisbawahi dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, ini diatur tentang pelanggaran menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan," katanya.
Jika memaksakan melanggar aturan ini adalah tindakan pidana. "Karena itu, kita tidak ingin terjadi," kata Anies.
Berdasarkan Pergub 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya (protokol kesehatan yang harus diberlakukan), akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau denda administrasi sebesar Rp25 juta.
Pengenaan sanksi tersebut dilakukan oleh Disnakertrans dan Energi dan dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang disampaikan Tim Satuan Tugas COVID-19, hingga 28 Juli 2020 ada 90 klaster COVID-19 di perkantoran dengan jumlah kasus 459.
Baca juga: Pasar pelita di Jakarta Utara ditutup tiga hari
Baca juga: Mewaspadai klaster perkantoran
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
