"Ekonomi kita telah dewasa, politik jalan terus, ekonomi juga jalan, yang demo-demo, yang aktivitas-aktivitas, jadi saya yakin tidak berpengaruh," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan selama kasus Century tidak membuat terjadinya gejolak sosial politik dan masih dalam koridor konstitusional, pengaruh terhadap perekonomian minimal.
"Yang penting pemerintah jangan sampai tersandera, kalau ini berlarut-larut terlalu lama mungkin juga bisa berpengaruh," katanya.
Pengamat ekonomi asal Universitas Gadjah mada (UGM) Sri Adiningsih juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila kasus century berlarut-larut.
Menurut dia, apabila kasus tersebut berlarut-larut akan menguras energi dalam membangun negara, dan di sisi lain semakin memicu ketegangan. Akibatnya risiko sosial politik meningkat dan pengaruhnya terhadap investasi terutama sektor infrastruktur.
"Momentum sudah hilang, 100 hari juga sudah hilang, jangan sampai tersandera lama. Khususnya dampaknya pada pembangun infrastruktur, karena di Indonesia banyak mengandalkan "public private partnership" (kerja sama pemerintah swasta), karena kalau tidak segera diselesaikan bagaimana kepastian hukum apalagi kalau suhu sosial politik meningkat," katanya.
Dengan peningkatan risiko politik tersebut, kemungkinan ke depan membuat imbal hasil berbagai surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta juga akan meningkat. Hal ini akan membuat bunga juga menjadi sulit untuk turun.
Ia mengatakan, tingginya imbal hasil surat utang Indonesia saat ini telah membuat terjadinya pergerakan aliran dana dari perbankan kepada instrumen surat utang negara (SUN) atau "crowding out".
Akibatnya, menurut dia, membuat kalangan perbankan sulit menurunkan bunga dana pihak ketiga yang pada akhirnya juga sulit untuk membuat bunga kredit turun.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
