FPG: Tak Ada Tawar-menawar di Panitia Angket

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Setya Novanto menegaskan, tidak ada tawar-menawar bagi fraksinya di Panitia Angket kasus Bank Century yang akan terbentuk mendatang.

"Bagi Fraksi Golkar, pansus merupakan alat yang tak bisa ditawar lagi untuk menuntaskan skandal Bank Century," katanya di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, kata Setya Novanto, keseriusan Fraksi Partai Golkar sebagai wujud tanggung jawab kepeduliannya kepada masyarakat.

"Ini bentuk tanggung jawab Fraksi Partai Golkar kepada rakyat, karena skandal Bank Century sangat menyakitkan rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, kata Setya Novanto, untuk menuntaskan kasus tersebut, pihaknya perlu membangun komunikasi dengan fraksi lainnya agar FPG mendapatkan kepercayaan bagaimana sebaiknya menuntaskan kasus tersebut.

"Kita perlu membangun komunikasi dengan fraksi lain, agar Fraksi Partai Golkar mendapat kepercayaan bagaimana menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya," terangnya.

Saat disinggung mengenai mekanisme pimpinan pansus, Setya Novanto mengusulkan agar sebaiknya pimpinan pansus hak angket Bank Century dipilih melalui musyawarah ketimbang melalui voting.

"Kita mengusulkan agar mendahulukan musyawarah dulu, itu lebih baik ketimbang melalui voting," tegasnya.

Ditanya mengenai kemungkinan Fraksi Partai Golkar akan memimpin Panitia Angket tersebut, Setya secara diplomatis mengaku belum tahu soal itu.

"Karena itu sekarang ini FPG perlu melakukan dialog dan diskusi dengan fraksi lain. Namun kalau memang mendapat kepercayaan tentu kita memberikan apresiasi," ungkapnya.

Ketika ditanya siapa saja calon anggota FPG yang akan menjadi pimpinan Pansus, Setya tak mau mengungkap secara jelas. Namun ia menyebut sejumlah nama antara lain Idrus Markham, Melchias Mekeng, Ibnu Munzir, Khauiruman Harahap, Azis Syamsuddin, dan Ade Komarudin.

"Belum tahu siapa yang jadi pimpinan pansus, ya kalau yang masuk ke pansus kemungkinan nama-nama itu. Semua berpeluang sama kuat," paparnya sambil tersenyum tak mau mengungkap secara eksplisit.

Hanya saja saat didesak terus bagaimana mekanisme internal Golkar untuk memilih pimpinan pansus, Setya menjelaskan hal itu diserahkan kepada Ketua umum Partai Golkar.

"Nanti malam, kita akan melakukan rapat, antara pimpinan Fraksi Partai Golkar dengan DPP Partai Golkar, ya kita serahkanlah kepada Ketua umum Partai Golkar untuk memilihnya," imbuhnya.

Di sisi lain, katanya, pihaknya mendukung adanya permintaan publik agar hasil audit BPK yang sudah dilaporkan kepada Pimpinan DPR agar dipublikasikan kepada khalayak.

"Kita mendukung agar laporan hasil audit BPK yang sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR supaya dibuka ke publik," tandasnya.

Yang lebih penting lagi, lanjut Setya Novanto, pihaknya meminta agar BPK melakukan audit terhadap Bank Indonesia. Alasannya, pengawasan dan kinerja Bank Indonesia sangat lemah.

"Terutama melakukan audit terhadap pimpinan BI empat tahun yang sebelumnya, karena pengawasan dan kinerjanya sangat lemah," katanya.
(*)