Pejabat Polda Papua: Kehadiran aparat di Nduga jamin Kamtibmas

Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar. Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu

Jayapura (ANTARA) - Pejabat Polda Papua menegaskan bahwa kehadiran aparat (Polri-TNI) keamanan di Kabupaten Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hal lainnya.

Demikian hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis menyusul adanya postingan di salah satu media sosial tentang krisis keamanan di Papua, yang menyoroti instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan TNI dan Polri untuk memburu pemberontak pro-kemerdekaan bersenjata yang dituduh bertanggung jawab atas pembantaian di Nduga pada 2018 dan telah menyebabkan krisis keamanan bagi kehidupan warga sipil di wilayah tersebut.

"Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar. Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu," ujarnya menegaskan.

Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah itu sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum.

"Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI dan Polri," ucapnya.

Kabid Humas mencontohkan permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir 2018 lalu dimana terdapat 17 karyawan PT Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB, sedangkan empat orang lainnya masih hilang atau belum ditemukan hingga sekarang.

"Ini yang kemudian menjadi atensi bersama apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga," tuturnya.

Terkait kejadian PT Istaka Karya, lanjut Kamal, ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut.

"Kemarin Bapak Menko Polhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua. Menko Polhukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan Wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih," katanya.

Sementara jika dikaitkan dengan pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan nonorganik itu tidak benar.

"Kelompok atau perorangan yang menyampaikan adanya pengungsian agar media yang akan mempublikasikan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak baik Polri dan TNI yang tertuduh, karena Kapolda Papua beberapa kali mengecek langsung adanya pengungsi dari Nduga di Wamena bahkan saat itu mengajak beberapa media hal itu untuk memastikan informasi yang ada saat itu," katanya.

Polda Papua memastikan, selama masih adanya kelompok-kelompok yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua maka upaya penegakan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.

Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.

"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.

Untuk itu, Kabid Humas meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat nonorganik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakkan hukum di Kabupaten Nduga, termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya dan kekerasan lainya yang dilakukan oleh KKB di wilayah Nduga serta lainya.

"Saya kira semua pihak harus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua ke depan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya. Bukan sebaliknya," demikian Kamal.