Dewan Pers: Kekerasan Aparat Terhadap Wartawan Turun

Denpasar (ANTARA News) - Dewan Pers mencatat bahwa tingkat kekerasan dilakukan aparat terhadap wartawan cenderung menurun, sebaliknya gugatan atau komplain masyarakat terhadap pemberitaan media justru meningkat.

Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal, MA di Sanur, Denpasar, Selasa mengakui adanya peningkatan jumlah pengaduan masyarakat yang kecewa atau keberatan atas pemberitaan media. Banyak laporan masuk ke dewan pers dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media, namun tak sedikit memilih jalur hukum.

"Jumlah laporan yang masuk saya tidak hafal persis, tetapi ada peningkatan jumlah komplain masyarakat terkait pemberitaan. Sementara kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan aparat pemerintahan sipil dan militer cenderung turun," katanya di sela-sela temu pakar bertema "Membangun Kepercayaan Publik Melalui Humas Pemerintah" atau "Goverment Public Relations" (GPR) yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Adapun komplain masyarakat yang memilih jalur hukum lebih banyak mengarah pada tindak pidana pencemaran nama baik.

Diakui guru besar Fisip UGM ini, banyaknya keberatan masyarakat tersebut sebenarnya bermuara pada profesionalisme media dalam menjalankan profesinya.

"Kalau media sudah bekerja profesional, memegang kode etik jurnalistik, seperti melakukan cek dan cek kembali saya kira tidak perlu khawatir dengan ancaman apapun termasuk menghadapi gugatan hukum atau komplain masyarakat," kata mantan Rektor UGM ini.

Dipihak lain, Amal memuji institusi TNI yang dinilai cukup bagus dan telah menggunakan saluran-saluran yang ada dalam menanggapi pemberitaan media yakni menggunakan hak jawab.

"Kalau dulu kekerasan terhadap media kerap dilakukan aparat militer, namun sekarang sejak reformasi TNI, tentara kembali ke barak, tingkat kekerasan semakin turun. Justru mereka kini paling "aware" menggunakan hak jawab ," kata Amal memuji.

Dikatakan Amal, media sebagai salah satu pilar demokrasi tetap terus menjaga atau sebagai alat kontrol di masyarakat dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

Amal kembali mengingatkan kalangan media agar menjalankan fungsinya dengan baik, media hendaknya turut bertanggung jawab dan mendukung terciptanya perdamaian dan kondusifitas di masyarakat.

Hal senada disampaikan peneliti LIPI, Prof Dr Ikrar Nusa Bakti, media baik elektronik dan cetak, yang dalam pemberitaan tentang kerusuhan etnis misalnya, bisa turut menciptakan konflik. Karenanya, ia berharap media tetap bisa memelihara perdamaian kerukunan masyarakat dan bangsa.

"Ada beberapa pers justru tidak bertanggungjawab dan sengaja menciptakan konflik seperti di Maluku. Tapi saya kagum akhirnya ada teman-teman jurnalis muda mengembangkan jurnalisme damai "peach jurnalism" yang peduli dengan perdamaian dunia," ujar Ikrar.(*)