Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat sosial politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara HUT PGRI, Selasa, memungkinkan akan ada kompromi politik dalam hak angket DPR soal kasus Bank Century.
"Pengalaman melihat kasus Polri dan KPK menjadi pelajaran bagi SBY, karena itu jika desakan masyarakat terus menguat sementara parlemen tidak mampu dalam kendali SBY maka kasus Bank Century ini akan membesar," katanya di Yogyakarta, Selasa.
Namun sebaliknya, kata dia, jika fragmentasi gerakan sipil terus dibiarkan lalu parlemen tetap dalam kunci SBY maka akan lahir kompromi-kompromi politik atas hasil hak angket kasus Bank Century.
"Dalam kaitan itulah skema tim parlemen yang mengungkap kasus ini perlu serius dalam memiliki kredibilitas yang kuat. Kita tahu watak parlemen sangat oligarkhis sehingga harus diimbangi oleh solidnya masyarakat sipil," katanya.
Ia mengatakan, SBY mungkin sedang menghitung tingkat risiko jika kasus ini membesar dan pada titik tertentu pasti akan mengambil langkah-langkah yang minim risiko.
Arie mengatakan, jika temuan tim hak angket mengarah kekuasaan maka kemungkinan pasti ada yang akan dikorbankan, karena itulah tindakan politik parlemen harus punya kecukupan dasar sehingga tidak berakhir dengan kabur dan kompromi elit politik.
"Ini ibarat gunung es jika bisa dobongkar maka, BLBI, atau kasus-kasus lain akan mengikut, SBY dituntut untuk membuktikan komitmennya soal itu tetapi memang tergantung desakan masyarakat dan manuver parlemen," katanya.
Ia mengatakan, media massa jangan terjebak untuk menanggapi melodramatik yang penting media tetap dalam "track" untuk mengakurasi data.
"Ini adalah bagian dari risiko pembelajaran politik dalam kebebasan media sebagaimana mandat reformasi tergantung bagaimana memaknainya," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
