Walhi Aceh desak pembukaan kawasan hutan dihentikan

Bencana banjir kini tidak lagi tahunan ataupun bulanan, tetapi menjadi rutinitas

Banda Aceh (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak penghentian pembukaan kawasan hutan baik oleh pemerintah dengan alasan untuk pembangunan jalan, investasi serta secara ilegal guna mencegah bencana banjir.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Rabu mengatakan pembukaan kawasan hutan telah menyebabkan sejumlah wilayah di Provinsi Aceh menjadi langganan banjir.

"Bencana banjir kini tidak lagi berkala, tahunan ataupun bulanan, tetapi menjadi rutinitas setiap hujan dengan intensitas tinggi. Ini terjadi karena pembukaan kawasan hutan," katanya.

Muhammad Nur mengatakan banjir yang melanda sebagian wilayah Aceh sejak beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa kawasan hutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut rusak parah.

Kerusakan kawasan hutan tidak hanya dipicu penebangan dan penambangan ilegal, tetapi juga investasi, baik tambang maupun perkebunan yang diizinkan pemerintah.

"Pembangunan jalan juga memicu kerusakan kawasan hutan. Pembangunan jalan tersebut membuka akses ke kawasan hutan. Kalau akses sudah terbuka, dipastikan hutan akan rusak," katanya.

Muhammad Nur mengatakan akibat banjir tersebut, masyarakat yang menerima dampak. Masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan ketika banjir terjadi. Kerugian tidak hanya harga benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

Ia mengatakan jangan menganggap banjir yang terjadi di Aceh sebagai fenomena alam. Banjir di Aceh ini terjadi karena kerusakan kawasan hutan yang terus berlangsung. Kerusakan inilah yang harus dihentikan dan memulihkannya kembali.

"Jika ini terus dibiarkan, bencana banjir di Aceh akan terus terjadi. Padahal, banjir ini bisa dicegah. Pencegahan tentunya menghentikan aktivitas pembukaan kawasan hutan, baik untuk pembangunan maupun investasi," tambahnya.