G33 Dorong Lanjutkan Perundingan Doha

Jenewa (ANTARA News) - Kelompok 33 negara berkembang (G33) mendorong dilanjutkannya perundingan putaran Doha untuk membentuk sistem perdagangan dunia yang bisa mendorong pembangunan di negara berkembang dan negara belum berkembang.

"Kami sudah menginstruksikan negosiator kami untuk bekerja sama dengan ketua perundingan dalam menegosiasikan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai salah satu isu yang belum selesai dinegosiasikan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, usai pertemuan G33 di Hotel Intercontinental Jenewa, Minggu malam.

Menurut dia, G33 sepakat untuk membuat skema SSM yang sederhana dan efektif untuk mencegah kenaikan impor produk pertanian yang bisa menjatuhkan harga produk serupa hasil pertanian lokal.

"Kalau soal batas waktu dan perhitungannya itu tinggal masalah keseimbangan antara dua pihak (negara maju dan negara berkembang) agar instrumen ini bisa tepat melindungi petan," ujarnya.

Mendag mengatakan, komitmen anggota WTO untuk mensukseskan perundingan putaran Doha sangat besar. "Minimal sudah 110 negara berkembang yang ingin ini diselesaikan. Kita harus terus dorong dengan segala macam cara karena sinyalnya sudah jelas. Ini tinggal berharap pada negara yang belum siap," tuturnya.

Mendag berharap, Amerika Serikat (AS) yang pada G20 Summit di Pittsburg beberapa waktu lalu menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan perundingan Doha akan menunjukkan kepemimpinannya dan memulai perundingan lagi.

"Sampai sekarang kita belum mendapatkan sinyal yang jelas dari AS bahwa mereka siap untuk bernegosiasi. Ini bukan saja masalah perdagangan tapi pembangunan, pencapaian MDG`s bahkan perubahan iklim, jadi kita harapkan AS memperlihatkan kepemimpinannya," jelasnya.

Keluhan serupa mengenai sikap AS juga dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Brazil Salso Amarin. "Pertemuan bilateral dengan AS juga tidak menunjukkan adanya kemajuan," ujarnya usai pertemuan G20.

Kelompok negara berkembang mendesak dimulainya perundingan pada awal 2010 agar dapat diselesaikan dalam tahun itu seiring dengan meningkatkan kebijakan proteksionisme akibat krisis ekonomi global.

Mari menjelaskan sebelum kuartal pertama 2010 harus ada pencapaian yang substansial untuk bisa menyelesaikan perundingan dalam 2010. (*)