Aburizal Bantah Partai Golkar Teruskan Tradisi Orba

Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah partainya meneruskan tradisi Orde Baru (Orba) yang melarang adanya perbedaan pendapat menyusul pemilihan ketua partai di tingkat daerah diputuskan secara aklamasi.

"Siapa bilang, Partai Golkar tidak memperbolehkan adanya perbedaan?" katanya saat ditemui usai menutup Musyawarah Daerah (Musda) Ke-8 Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, keputusan secara aklamasi dalam memilih ketua bukan berarti tidak diwarnai adanya perbedaan pendapat antarkader.

"Perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan mekanisme musyawarah. Setelah adanya musyawarah, kita tempuh cara-cara mufakat," kata dia.

Ia menegaskan, apa yang terjadi dalam Partai Golkar, termasuk pemufakatan dalam memilih ketua sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Undang-undang Dasar kita mengatur soal itu. Bagaimana cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat," kata Aburizal yang terpilih sebagai ketua umum partai berlambang beringin dalam Munas Partai Golkar Ke-8 di Pekanbaru, Riau itu.

Dalam catatannya, dari 18 DPD I Partai Golkar yang telah mengadakan Musda, sebanyak 17 di antaranya berhasil memilih ketua melalui mekanisme aklamasi, termasuk Musda Ke-8 Partai Golkar Jatim.

"Itu bagus dalam pendewasaan berpolitik. Ketika ada perbedaan, para kader langsung bisa menyatukan sikap untuk berada dalam satu kubu," katanya.

Oleh sebab itu, dia menginginkan para kader Partai Golkar ke depan bersatu untuk mengembalikan kejayaannya sebagai partai politik pemenang pemilu.

"Semua DPD I Partai Golkar saya targetkan mampu mendapatkan kader sebanyak 125 orang di setiap desa. Kalau itu berhasil dicapai, Partai Golkar akan meraup 40 juta suara pada Pemilu 2014 sekaligus sebagai pemenang," katanya.

Ia menginginkan para pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi hingga kecamatan mendekati murid kelas II SMP atau sederajat mulai sekarang karena pada Pemilu 2014 mereka sudah memiliki hak suara.

"Pengurus harus kreatif mendekati anak muda. Buatlah ajang kejuaraan olah raga yang disenangi anak muda sekarang, seperti basket dan futsal. Sudah bukan waktunya lagi, pengurus Golkar duduk-duduk santai," katanya mengingatkan.

Demikian halnya terhadap wakil rakyat yang duduk di parlemen, Aburizal mengingatkan agar bekerja lebih keras dalam menyerap aspirasi rakyat.

"Buat keputusan-keputusan yang disenangi rakyat karena jargon Golkar yang kami kampanyekan sekarang `Suara Golkar, Suara Rakyat`," katanya.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Jatim, dia mematok target kemenangan hingga 50 persen.(*)

1 Desember 2009

Sejarah banyak dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan (contoh kasus Serangan Umum), rakyat dijejali tontonan film sejarah versi pemerintah yg isinya mengagung-agung peminpin negara waktu itu (tak boleh ada tokoh lain yg melebihi kehebatan sang pemimpin waktu itu), buku-2 kritis & dianggap bisa membahayakan kekuasaan pemerintah dilarang, koran yg tak sependapat dng kebijakan pemerintah dibreidel, mafia pengadilan dan markus bergentayangan dimana-2, wakil-wakil rakyat (DPR) dibikin mandul.

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2009

Media masa (cetak & elektronik) diawasi dng kedok jurnalisme bebas bertanggungjawab, hak-2 politik rakyat dikebiri (mis: dalam pemilu), KKN meraja lela disemua lini (dr tingkat desa - pusat),birokrasi bukan pelayan masyarakat tp rakyatlah yg harus melayani birukrasi, tak ada regenerasi kepemimpinan nasional, hutang luar negeri terus bertambah ttp kesejahteraan rakyat tak kunjung terwujud, sumberdaya alam banyak yg telah digadaikan ke asing (mis: Freport), rakyat diindoktrinasi melalui P4.

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2009

Memang Orba nggak semua buruk, cuma hidup di zaman Orba samadng hidup di negara komunis. Kelihatannya rakyat tentram & tenang, tp sebenarnya krn mencekam & ketakutan akibat selalu diintimidasi aparat (mis: lewat Babinsa). Rakyat tak boleh berbeda pendapat dng pemerintah, jika nekad dianggap subversib atau akan \"dihabisi\" (dihilangkan paksa), rakyat hrs patuh pd pemerintah, rakyat tak boleh bersuara kritis apalagi mengkritik, jika nekat akan berurusan dng koramil atau aparat keamanan.

0 0 Balas LaporkanHapus
30 November 2009

Tidak selamanya Orba itu jelek lho pak.. kenapa mesti takut ? yang gak sesuai saja yang dibuang .. tapi yang bagus2 produk Orba juga buanyaaak loh pak... kalo mau jujur kita sering mengidamkan suasana TEDUH di masa Orba .... memang sih di masa Orba orang nggak bisa seenak-enaknya... tapi.. apa itu jelek yaaa. ..?

0 0 Balas LaporkanHapus