Jayapura (ANTARA News) - Banyak warga Kota Jayapura membangun rumah dan bermukim di daerah perbukitan dan areal konservasi, sehingga dikhawatirkan menjadi acaman bencana alam banjir dan tanah longsor.
Pantauan ANTARA Jayapura, Minggu, sebagian areal dalam kawasan konservasi telah berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk dan pembukaan areal pertanian tradisional.
Kawasan konservasi tersebut adalah Cagar Alam Pegunungan Cycloops, Taman Wisata Teluk Yotefa dan Hutan Lindung Abepura.
Kawasan Cagar Alam (KCA) Pegunungan Cycloops yang luasnya 2,5 juta hektar itu terbentang dari Kota Jayapura dan sebagian distrik di Kabuten Jayapura.
Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloops telah ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh badan suaka marga satwa Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss tahun 1987.
Kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa berbatasan dengan KCA Pegunungan Cycloop di Distrik Jayapura Selatan dan Hutan Lindung Abepura di Distrik Abepura dan Distrik Heram di Waena.
Daerah itu beberapa tahun terakhir berdiri rumah beton dan pemondokan para penduduk yang berimigran dari pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat serta imigran dari luar Papua.
Warga membuka lahan pertanian seperti tanaman holtikultura, talas, pisang, singkong dan beraneka tanaman keras jangka panjang.
Mereka tampaknya kurang menghiraukan ajakan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang telah memasang papan nama "Dilarang Menebang Pohon dan Membuka Perkebunan".
Pemerhati Masalah Lingkungan Yunus Paelo, yang juga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Jayapura, ketika ditanya ANTARA, menyatakan sangat prihatin masyarakat urbanis dan imigran yang datang mendirikan rumah dan membuka lahan pertanian di dalam kawasan konservasi di KCA Pegunungan Cycloops, Taman Wisata Teluk Yotefa dan Hutan Lindung Abepura.
Padahal ketiga kawasan itu menjadi sumber air bersih bagi penduduk di Kota Jayapura dan sebagian distrik di Kabupaten Jayapura.
"Para pejabat Pemkot Jayapura dan Pemda Kabupaten Jayapura harus mengambil langkah-langkah menertibkan penduduk yang bermukim di ketiga kawasan tersebut guna menghindari kemungkinan bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor," kata Yunus.
Dia juga mengharapkan dinas terkait untuk menempatkan tenaga polisi kehutanan (Polsus) yang menjaga di dalam areal taman konservasi itu.
"Hal ini harus di seriusi karena bisa berdampak pada kerusakan alam," terangnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009