Antisipasi potensi resesi, pemerintah perlu dorong konsumsi masyarakat

Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi masyarakat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi resesi seperti yang telah menerpa Korea Selatan dan Singapura.

"Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada," kata Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut Pingkan, salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa data resmi statistik jumlah penduduk miskin secara bulanan menunjukkan kenaikan dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020u.

"Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin," ucapnya.

Dengan melihat kondisi itu, ujar dia, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi sehingga mereka juga perlu dibantu.

Pingkan meminta pemerintah memperjelas ketentuan kelas menengah yang dimaksudkan seperti apa, mekanisme pendataan penerimanya bagaimana dan juga tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi seperti apa untuk menghindari potensi masalah yang kerap kali dihadapi saat membagikan BLT.

"Untuk opsi penyaluran melalui rekening ini agar cashless saya rasa cara yang baik, namun perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir adanya korupsi maupun kendala penyaluran yang tidak terkoordinir dengan baik antara pusat dan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan beberapa parameter makroekonomi, seperti konsumsi dan ekspor sudah mulai meningkat, sehingga diharapkan dapat mengungkit momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III yaitu Juli, Agustus, dan September 2020.

Presiden Jokowi mengatakan perbaikan laju konsumsi ditopang realisasi bantuan sosial seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial sembako, dan jaring pengaman sosial lainnya.

“Saya senang sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik, artinya mungkin peredaran uang di bawah karena ada BLT desa, bansos tunai, bansos sembako, itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” ujar Presiden Jokowi dalam Acara Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Presiden mengatakan kinerja ekspor juga mulai membaik saat ini dibandingkan realisasi pada Juni 2020 dan Mei 2020. Dia meminta momentum perbaikan ekonomi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para lembaga pembiayaan dan juga pelaku usaha, termasuk juga oleh koperasi.

“Saya ingin indikator yang saya sampaikan diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya, memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha, utamanya kepada pelaku UMKM,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan momentum pemulihan ekonomi akan terjadi pada Juli, Agustus, September 2020 atau kuartal III 2020. Maka itu, jajaran kementerian/lembaga, dan juga seluruh pemangku kepentingan harus memanfaatkan semaksimal mungkin momentum pemulihan ini agar perekonomian tidak terus menurun di tengah pandemi COVID-19.

Pada kuartal II 2020 atau periode April, Mei, Juni 2020, Presiden Jokowi memperkirakan ekonomi Indonesia akan terkontraksi ke level negatif ke minus 4,3 persen. Namun pada kuartal III 2020, Presiden Jokowi meyakini Indonesia akan memasuki masa pemulihan.