Kemarin, pemerintah perluas subsidi listrik hingga batasan KUR dicabut

adi disetujui pemberian subsidi listrik, selain untuk penghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai Desember 2020 nanti

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi menghiasi pemberitaan sektor ekonomi kemarin (27/7), mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta gubernur seluruh Indonesia untuk mengawasi dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga pencabutan batas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dicabut.

1, Presiden Jokowi: Penyerapan anggaran COVID -19 belum optimal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp695 triliun.

“Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar Presiden dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengenai Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.

2. Pemerintah cabut pembatasan penyaluran KUR sektor perdagangan

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menghapus pembatasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor nonproduksi atau perdagangan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada triwulan III dan IV-2020.

"Seiring dengan dibukanya aktivitas ekonomi pada Juni 2020, penyaluran KUR mulai meningkat signifikan dengan peningkatan KUR sektor nonproduksi atau sektor perdagangan, melampaui sektor produksi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.

3. Pemerintah perluas subsidi listrik hingga Rp3 triliun ke sosial-bisnis

Pemerintah memperluas subsidi listrik dengan meringankan abonemen listrik bagi pelanggan listrik PLN untuk sektor sosial, bisnis, dan industri senilai Rp3 triliun.

“Tadi disetujui pemberian subsidi listrik, selain untuk penghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai Desember 2020 nanti," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.

4. Sri Mulyani minta Gubernur awasi dana pemerintah di BPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para Gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengawasi dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Gubernur tolong diawasi di BPD ya dananya jadi benar-benar untuk program-program,” katanya saat acara Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin.

5. Pengusaha harap penyaluran bantuan modal kerja UMKM tepat sasaran

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap penyaluran bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) betul-betul dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Bantuan modal kerja yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,4 juta dan rencananya akan diberikan kepada sedikitnya 12 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia melalui sistem perbankan.