NSLIC fasilitasi konsultasi publik soal konversi lahan dan stok daging

Rangkaian konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian

Jakarta (ANTARA) - The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) memfasilitasi Kementerian Pertanian bersama perwakilan beberapa kementerian dan lembaga lintas nasional bertemu secara virtual pada rangkaian konsultasi publik terkait peraturan soal konversi lahan dan stok daging sapi.

NSLIC/NSELRED adalah proyek yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Mitra utamanya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Cowater International Inc yang telah dipilih melalui proses kompetitif sebagai pelaksana proyek.

Dalam keterangan di Jakarta, Senin, konsultasi publik mengenai alih fungsi lahan dan stok daging sapi tersebut diadakan pada 22 dan 27 Juli 2020 yang melibatkan perwakilan dari kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Rangkaian konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian," kata Project Director NSLIC Indonesia Cavelle Dove.

Konsultasi publik, lanjutnya, juga ditujukan untuk menyetujui langkah-langkah strategis dan kebijakan atau peraturan bersama yang perlu diambil untuk mengurangi konversi lahan pertanian dengan hasil akhir memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dan
meningkatkan populasi sapi lokal untuk memenuhi permintaan nasional.

Dove menuturkan masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat memengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional termasuk pilot Pengembangan Ekonomi Regional (PEL) yang telah diprakarsai oleh NSLIC/NSELRED.

Menurutnya, peningkatan regulasi diperlukan di tingkat lokal dan nasional karena peraturan maupun kebijakan nasional bertindak sebagai payung hukum untuk peraturan lokal.

Proyek NSLIC/NSELRED mendukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia, sebagai bagian dari tujuan untuk memperbaiki peraturan yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7/2017 poin 7 (tentang Penyusunan, Implementasi, dan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan), Kepala Lembaga/Kementerian wajib melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko dan konsultasi publik sebelum penetapan peraturan atau kebijakan.

NSLIC/NSELRED menyediakan keahlian dalam analisis dampak kebijakan dan konsultasi public terhadap regulasi yang dipilih menggunakan instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA).

"Penggunaan instrumen untuk menganalisis peraturan termasuk konsultasi public bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi selama penyusunan atau penyempurnaan peraturan," ujar Dove.

NSLIC/NSELRED juga mengkaji instrumen untuk mengarusutamakan kepekaan gender dan kelestarian lingkungan, sebagai dua aspek lintas sektoral yang penting dalam analisis peraturan.

Kementerian Pertanian dipilih sebagai pilot bantuan RIA karena sebagian besar komoditas pilot NSLIC/NSELRED di 28 kabupaten/kota ada di sektor pertanian, dan ini memberikan contoh lain bagaimana NSLIC/NSELRED dapat menghubungkan kinerja di tingkat desa dan peraturan tingkat nasional.