KPPPA: Perda KTR indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Jakarta (ANTARA) - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan keberadaan peraturan atau kebijakan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan disosialisasikan kepada masyarakat merupakan salah satu indikator dari Kabupaten/Kota Layak Anak.

"Indikator 17 Kabupaten/Kota Layak Anak adalah ketersediaan kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok," kata Lenny dalam sebuah seminar daring yang diikuti di Jakarta, Senin.

Lenny mengatakan indikator tentang rokok juga mengharuskan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum di atas 90 persen.

Selain itu, di fasilitas umum lainnya juga harus terdapat kawasan tanpa rokok di atas 50 persen. Pelaksanaan kawasan tanpa rokok harus diawasi secara kelembagaan.

"Indikator lainnya adalah tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok pada kegiatan yang melibatkan anak di kabupaten/kota tersebut," tuturnya.

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok juga harus melibatkan keikutsertaan Forum Anak atau kelompok anak lainnya.

Selain itu, kemitraan antara organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok juga harus dibangun.

"Anak terpapar asap rokok dari orang lain dan iklan, promosi, dan sponsor rokok mulai dari rumah, tempat umum, media luar gedung, hingga media sosial," katanya.

Sementara itu, prevalensi konsumsi tembakau penduduk usia 10 tahun hingga 18 tahun terus meningkat. Menurut Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensinya mencapai 7,2 persen, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 9,1 persen.

"Yang menyedihkan adalah laporan Badan Pusat Statistik menyatakan rokok menjadi komoditas kedua tertinggi dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia setelah beras," ujarnya.