"Mendorong seluruh kepala daerah yang daerahnya belum merealisasikan dana sesuai NPHD, agar segera mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk merealisasikan transfer 100 persen NPHD untuk pilkada sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan yaitu pekan pertama Agustus 2020, serta berkomitmen menyelenggarakan pilkada serentak," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Ketua MPR: Anggaran pilkada segera direalisasikan secara optimal
Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu permasalahan yang dihadapi daerah yang berpotensi tidak dapat menyelesaikan target NPHD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
"Hal itu agar tidak mengganggu proses dan tahapan Pilkada Serentak 2020," ujarnya.
Baca juga: MPR: Pastikan Pilkada lancar pasca-penambahan anggaran
Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemendagri untuk memberikan teguran dan juga arahan yang jelas kepada daerah yang saat ini proses realisasi NPHD masih di bawah 40 persen agar realisasinya di seluruh daerah dapat tercapai sesuai target.
Bamsoet juga meminta pemerintah pusat meningkatkan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam mengajukan anggaran agar tidak secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah setempat.
Baca juga: Pemerintah diminta pastikan APD cukup untuk penyelenggara pilkada
Langkah itu, menurut dia, agar tahapan realisasi NPHD dapat berjalan sesuai yang direncanakan dengan lancar dan transparan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
