Hal itu terjadi pada rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Jaksa Agung, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
"Pada raker tersebut sebagian besar anggota Komisi III menolak pembahasan Perppu tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, tetapi tiba-tiba ketua komisi menutup raker dan menyimpulkan sepihak raker ditunda hingga setelah reses pada Januari 2010," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa kepada pers.
Dikatakannya, pada raker tersebut sekitar 80 persen anggota Komisi III menolak pembahasan Perppu No 4 tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Dengan realitas tersebut, kata dia, seharusnya pimpinan komisi menyimpulkan bahwa Komisi III menolak Perppu No 4 tahun 2009.
"Tetapi Benny justru langsung menutup sidang dan menyatakan menunda sampai setelah reses tanpa meminta pendapat anggota terlebih dahulu," kata anggota Fraksi Gerindra DPR ini.
Desmond mencurigai ada upaya konspirasi di balik sikap Benny yang mengulur waktu pembahasan Perppu tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR dari FPPP Ahmad Yani mengatakan pada raker dengan Menkumham, Menpan, dan Jaksa Agung, hampir semua anggota Komisi sudah menyatakan menolak pembahasan Perppu No 4 tahun 2009.
Menurut dia, jika Perppu tersebut ditolak konsekuensinya Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah bisa kembali memimpin KPK.
Ia mencurigai ada agenda tersembunyi dari sikap Benny K Harman yang menutup raker secara sepihak dan mengabaikan pendapat anggota Komisi.
Pendapat serupa juga disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding yang menilai, Benny bersikap arogan karena mengabaikan pendapat anggota Komisi.
Menurut dia, seharusnya Benny menanyakan dulu pendapat anggota sebelum menutup raker, apakah akan melanjutkan raker atau menundanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
