"Harus ada suatu kubu politik yang kuat di bawah PLO guna mempertahankan persatuan nasional Palestina dan hendaknya kubu persatuan ini menguasai parlemen," kata Mohammed al-Madani, anggota komite sentral Fatah dalam satu pernyataan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menetapkan tanggal 24 Januari 2010 untuk pemilihan presiden dan anggota parlemen, namun Komisi Independen Pemilu mengatakan pihaknya tidak bisa menyelenggarakan pemilu tersebut setelah Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza sejak Juni 2007, melarang komisi tersebut melaksanakan tugasnya di Gaza.
Komisi pemilihan Palestina telah menangguhkan jadwal pemilu hingga waktu yang belum ditentukan.
Hamas menilai penetapan jadwal pemilu oleh Presiden Abbas itu tidak konstitusional karena mandatnya sendiri habis pada Januari.
Abbas telah menyatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pilpres tersebut karena apa yang para pembantunya katakan sebagai rasa frustrasinya pada ketidakmampuan AS untuk membujuk Israel membekukan permukiman Yahudi sebagai syarat dimulai lagi pembicaraan perdamaian.
Ketegangan antara Fatah dan Hamas berlangsung sejak pemilu pada Januari 2006 ketika Hamas secara mengejutkan memenangkan pemilu tersebut.
Hamas merebut 74 kursi dalam parlemen yang memiliki 132 anggota, sementara Fatah hanya kebagian 45 kursi.
Perselisihan kedua faksi berpengaruh itu memucak pada Juni 2007 ketika kelompok garis keras Hamas mengusir para pendukung setia Abbas dari Jalur Gaza dalam suatu bentrokan berdarah.
Hamas mengatakan pemilu tidak dapat dilakukan hingga tercapainya rekonsiliasi nasional.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
