Raih WTP, Luhut: Kalian jangan main-main, saya mau semua tertib

Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya sejak 2016 hingga 2019.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Kemenko Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya bersyukur atas predikat tersebut dan hasil tersebut membuat kementerian dituntut untuk bekerja lebih keras lagi.

"Kami bersyukur atas predikat ini, yang menurut laporan hasil pemeriksaan, kami mendapatkan opini WTP. Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib," kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Luhut, anggaran yang telah dialokasikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi sebesar Rp9,2 miliar dan sampai dengan bulan Juni 2020 telah direalisasikan sebanyak Rp2,6 miliar.

"Di sini saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran saya untuk lima bulan ke depan, akan sangat menentukan rebound-nya ekonomi kita pada kuartal III. Dengan demikian seluruh anggaran belanja, baik di kami maupun kementerian dan lembaga di bawah koordinasi kami, kami dorong agar betul-betul bisa diturunkan dengan cepat. Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang, namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan," jelasnya.

Luhut juga berterima kasih dan akan menindaklanjuti masukan dan koreksi BPK tentang tidak terintegrasinya sistem di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Kelemahan di republik ini ya berpuluh-puluh tahun yaitu tidak adanya integrasi, bicara mudah tetapi sampai kepada eksekusi kita lemah," ungkapnya.