"Uji kelayakan dan kepatutan khususnya untuk Pertamina sedang berlangsung," kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar, usai Rapat Koordinasi Terbatas soal Ketahanan Pangan di Kantor Menteri Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Menurut Mustafa, restrukturisasi manajemen di kedua BUMN tersebut sedang digodok. "Ini bagian dari restrukturisasi secara menyeluruh, atau reformasi manajemen," katanya.
Ia menuturkan, pemerintah sedang bekerja keras untuk menuntaskan berbagai masalah di perusahaan tersebut. "Sebelum tutup tahun kami harapkan selesai," katanya.
Khusus untuk PLN, lanjutnya, pergantian manajemen akan disesuaikan dengan evaluasi tim antar departemen, Depkeu, Departemen ESDM dan Kementerian BUMN yang aspek teknis, pembiayaan, tarif dasar listrik, di dalamnya termasuk pergantian manajemen.
"Kalau PLN saya katakan jangan diplintir. Sedangkan jabatan direksi maupun komisaris yang masih kosong di Pertamina segera diisi," tegasnya.
Dengan begitu, ujarnya, dari perubahan tersebut akan ada penambahan struktur. "Ada pos-pos tertentu yang kelihatannya diperlukan penambahan atau penguatan," katanya.
Sejumlah nama yang segera diganti antara lain Komisaris Utama PT Pertamina, Jenderal (Purn) Polisi Sutanto yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Anggota Komisaris Pertamina Gita Wirjawan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Waluyo menjadi anggota KPK.
"Kemungkinan bukan hanya direktur hulu dan SDM. Tetapi sedang digodok dan belum final," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
