Pemerintah ingin vaksin COVID-19 aman, tepat dan cepat

uji klinis medis ada tata cara yang sudah diatur WHO

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemerintah ingin agar vaksin COVID-19 yang akan diproduksi di dalam negeri harus aman, tepat dan cepat.

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam perkembangan vaksin ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan tentang 3 hal penting, pertama aman, kedua tepat, ketiga adalah cepat," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Sebelumnya diketahui BUMN Farmasi Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan China Sinovac untuk memproduksi vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac tersebut tiba di Indonesia pada Minggu (19/7).

"Kami perlu jelaskan yang dimaksud dengan aman adalah vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada efek samping. Kedua, harus tepat artinya vaksin harus betul-betul bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia," tambah Wiku.

Ketiga adalah cepat, karena kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia maka pemerintah harus betul-betul cepat melindungi rakyat Indonesia.

"Termasuk uji klinis bisa terlaksana dengan cepat tapi juga benar dan juga harus bisa diproduksi dengan baik dan dalam jumlah yang memadai untuk betul-betul memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia yang perlu diberikan perlindungan," ungkap Wiku.

Vaksin Sinovac dan Bio Farma itu saat ini sedang dilakukan uji klinis oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

"Sekarang sedang melalui proses uji klinis fase tiga dan harapannya nanti akan bisa selesai dalam waktu yang memadai dan produksinya bisa dilakukan. Selain ada PT Bio Farma, ada rencana produksi vaksin dengan pihak swasta yaitu PT Kalbe, konsorsium lain dari Eijkman dan Kementerian Riset dan Teknologi dan akan berkembang berbagai alternatif serta potensi yang lainnya nanti," tambah Wiku.

Menurut Wiku, terkait pembuatan vaksin ini, juga dibentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat di dalam Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

"Tim pakar akan memastikan bahwa kandidat vaksin yang dibuat betul-betul sesuai dan cocok untuk kepentingan perlindungan rakyat Indonesia," katanya.

Tim uji klinis vaksin saat ini juga mencari 1.620 orang relawan berusia 18-59 tahun untuk menguji vaksin tersebut.

"Mengenai berapa lamanya, proses ini sedang dibahas oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tentu tentang jaminan kesehatan dan lainnya semua pasti akan dilindungi pemerintah. Nanti akan kami berikan up date apabila keadaannya sudah semakin jelas," kata Wiku.

Koordinator uji klinis vaksin COVID-19 Kusnandi Rusmil sebelumnya sempat mengatakan Presiden Jokowi meminta agar uji klinis dapat dipercepat menjadi hanya 3 bulan saja tapi ia menolaknya.

"Presiden mengatakan diusahakan vaksin ini cepat ada kalau bisa 3 bulan. Saya sampaikan tidak bisa 3 bulan karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar karena untuk uji klinis medis ada tata cara yang sudah diatur WHO, tidak boleh dipercepat karena nanti akhirnya tidak baik, malah vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan manfaatnya," kata Kusnandi pada Selasa (21/7).