Bamsoet: Komite Penanganan COVID dan Ekonomi segera koordinasi daerah

Upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, serta wali kota.

"Mengacu pada data COVID-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab, kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus COVID-19," ujar Bamsoet, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Ketua MPR dorong Komite rumuskan kebijakan meringankan beban pedagang

Menurut dia, koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan COVID-19, selain merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

Mantan Ketua DPR RI itu berharap Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.

Alasannya, kata politikus senior Partai Golkar tersebut, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus COVID-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa karena porsinya mencapai 75 persen. Data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 juga menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," ujar Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu, komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan COVID-19 maupun untuk target pemulihan ekonomi.

Idealnya, kata dia, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara komite itu dengan para kepala daerah.

"Tentu saja, semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data, baik data COVID-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus COVID-19 menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok, dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi, sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan," kata Bamsoet.
Baca juga: Bamsoet: Pemulihan ekonomi sulit jika Jawa gagal kendalikan COVID-19