Menteri KUKM: Pemerintah Tak Ubah Distribusi Pupuk

Luwu (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Syarifuddin Hasan menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah sistem distribusi pupuk bersubsidi yang sudah ada.

Pemerintah tengah memikirkan bagaimana untuk meminimalkan permasalahan distribusi pupuk, namun tidak harus mengubah sistem yang sudah berjalan karena tindakan itu justru bisa menimbulkan permasalahan baru, katanya dalam dialog dengan insan koperasi, petani, dan nelayan Luwu, Sulsel, Minggu.

Penegasan Meneg KUKM itu menanggapi permintaan masyarakat Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) agar distribusi pupuk bersubsidi dikembalikan melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

Seorang perwakilan koperasi menyebut usulan mengembalikan sistem distribusi pupuk seperti yang diterapkan pada era Orde Baru itu dengan alasan untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan melambungnya harga akibat permainan tengkulak dan penyalur pupuk yang disebutnya "cukong".

Selain mengusulkan penyaluran pupuk melalui KUD, mereka juga meminta dibentuk lembaga independen penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena menurut mereka penyaluran dari bank sering tersendat dan memberlakukan persyaratan yang sering menyulitkan.

Menanggapi hal itu, Meneg KUKM Syarif Hasan mengutarakan bahwa pihaknya secepatnya akan mengeliminasi hal-hal yang telah menghambat kelancaran penyaluran kredit lunak tersebut, termasuk dalam bidang birokrasi, dan persyaratan-persyaratan yang mendapatkan kredit.

Sementara Bupati Luwu, Anli Muzakar mengatakan, sekitar 63 persen warga Luwu hidup sebagai petani, selebihnya di sektor kelautan, dan hanya sebagian kecil yang menekuni bidang jasa.

Dalam tahun ini, pihaknya sudah mengupayakan perbaikan ekonomi rakyat dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan kepada kelompok-kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil, maupun perorangan.

Kredit diberikan melalui kerja sama dengan Bank Sulsel dengan porsi pendanaan masing-masing 50 persen. Masyarakat dapat menikmati kredit tanpa bunga karena bunga sudah dibayar Pemda.

Masyarakat yang memanfaatkan pinjaman dapat mengambil kreditnya melalui rekening yang dibuat untuk mereka di Bank Sulsel.

Pembuatan rekening untuk pencairan kredit ini, kata Muzakar, adalah untuk membiasakan masyarakat perhubungan dengan bank dan tidak menganggap bank sebagai tempat yang asing.

Kabupaten Luwu memiliki pantai sepanjang 135 km dan sebagian warganya adalah nelayan dan pembudidaya rumput laut untuk pasar ekspor. Daerah itu juga pernah dikenal sebagai penghasil udang. Budidaya udang dengan tambak terhenti setelah banjir besar melanda Luwu.(*)