Kepala BKP identifikasi tantangan ketahanan pangan saat pandemi

Jakarta (ANTARA) - Dalam masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan, termasuk menjaga kelancaran rantai pasokan makanan, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Dr. Ir. Agung Hendriadi.

"Yang pertama adalah bagaimana menjaga petani kita tetap berproduksi, bagaimana kita menjaga mereka tetap punya motivasi untuk berproduksi," kata Kepala BKP Agung dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipantau di Jakarta pada Kamis.

Selain itu, dalam masa pandemi, dia melihat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemi baik kualitas maupun kuantitasnya. Orang-orang kini banyak yang memprioritaskan kualitas pangan yang dikonsumsi sebagai salah satu cara menghindari COVID-19.

Tantangan juga dihadapi untuk melaksanakan ketahanan pangan dengan adanya hambatan distribusi pangan antar provinsi atau pulau dan bahkan di dalam satu provinsi. Hal itu disebabkan, salah satunya, karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan oleh beberapa wilayah.

Agung juga mengatakan harga pangan ketika pandemi tidak memiliki pola yang serupa dengan sebelum pasien pertama COVID-19 muncul di Indonesia. Menurut dia hal itu disebabkan oleh beberapa pihak yang bermain dengan harga pangan.

Perubahan ke transaksi daring atau online juga ikut berpengaruh dengan pemerintah mulai mencermati tren-tren yang dilakukan oleh konsumen dan produsen.

"Kemudian adanya export restriction, negara-negara sudah menerima peringatan soal global food crisis tentunya mereka juga tidak mau ekspor tapi menyimpan sendiri," kata dia.

Tantangan lain yang dihadapi adalah nilai tukar petani yang turun, ancaman kekeringan dan krisis pangan global seperti yang diperingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO).

Beberapa langkah yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan kapasitas produksi, termasuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan serta pengembangan pertanian modern.*